JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mengambil langkah-langkah antisipatif yang lebih intensif.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Monitoring Karhutla bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom dari Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (28/7/25).
Mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhamad Muslim, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menangani potensi bencana karhutla secara terpadu dan terstruktur.
Muslim mengungkapkan bahwa Pemprov Kalsel telah menyusun Rencana Kontinjensi Karhutla dan Kekeringan 2025–2027, yang merupakan bagian dari misi memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
Strategi yang disiapkan meliputi Revisi Perda Pengendalian Karhutla, Penerbitan surat edaran gubernur untuk meningkatkan kesiapsiagaan, Pelatihan aparatur dan relawan, Pembasahan lahan dan pembersihan saluran air, Peningkatan patroli dan pemantauan tinggi muka air gambut hingga Pemanfaatan teknologi sistem peringatan dini.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga memberdayakan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), damkar swadaya, dan relawan lainnya untuk memperkuat respons di lapangan.
Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa titik api mulai muncul di wilayah barat dan utara Kalsel, termasuk zona strategis seperti ring 1 bandara. Untuk itu, sinergi dengan sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan kesehatan dioptimalkan.
Termasuk penyediaan logistik seperti masker, oksigen, dan APD bagi petugas.
Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, menekankan pentingnya pemerintah daerah segera menetapkan status siaga atau darurat untuk mempermudah koordinasi dan distribusi bantuan dari pusat.
“Jangan tunggu kondisi memburuk. Kesiapan daerah adalah kunci utama dalam penanggulangan karhutla,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Muhamad Muslim menyatakan bahwa Pemprov Kalsel siap segera menindaklanjuti penetapan status siaga atau darurat, yang akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan dilaporkan kepada Gubernur.
“Walaupun saat ini belum dikategorikan darurat, tren kekeringan berdasarkan prediksi BMKG harus dijadikan dasar tindakan cepat,” ujarnya.
Saat ini, baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru yang telah menetapkan status siaga. Pemprov mendorong kabupaten/kota lainnya untuk melakukan hal serupa berdasarkan kondisi terkini.
“Penanganan karhutla tidak bisa sektoral. Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” pungkas Muslim.
Rapat ini juga diikuti oleh Plt Kepala BPBD Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, serta Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra, bersama jajaran terkait lainnya.
(Adpim/Ang)
