Kalsel  

Sebelum Terjadi Kelangkaan, Pemprov Kalsel Diminta Carikan Solusi Kelancaran Distribusi LPG

distribusi elpiji langka
Ilustrasi -LPG

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN Sering terjadinya gangguan akses akibat rusaknya Jalan Gubernur Sarkawi, mendapat sorotan banyak pihak, termasuk dari pemerhati kebijakan publik di Banjarmasin, Dr. Akhmad Murjani.

Kondisi ini tegasnya harus dicarikan solusi segera, karena bisa menjadi persoalan, lantaran menjadi salah satu jalur utama penyaluran LPG ke masyarakat. Terlebih menurutnya di Ramadan ini, bahan bakar tersebut sangat diperlukan untuk sahur dan berbuka puasa.

“Jangan sampai akibat Jalan Gubernur Sarkawi tidak bisa dilewati, pendistribusian LPG menjadi terhambat dan terjadi kelangkaan, tentu bisa berdampak terhadap kenaikan harga,” urai Dr. Akhmad Murjani kepada jurnalkalimantan.com, melalui siaran persnya, Selasa (20/04/2021).

SKPD Kalsel
DR. Drs. H. Akhmad Murjani, MKes.SH.MH, Pemerhati Kebijakan Publik

Menurutnya, nantinya akan berlaku hukum pasar, ketika barang kebutuhan terbatas dan permintaan meningkat, bisa dipastikan terjadi kenaikan harga yang akan merugikan masyarakat. 

“Sebelum masalah kelangkaan LPG ini makin meluas, perlu perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Pj. Gubernur untuk mencarikan solusi jalan dan jembatan alternatif, sehingga pendistribusian LPG bisa lancar dan sampai ke masyarakat,” desaknya.

Baca Juga : Sulit Salurkan LPG ke Masyarakat, Hiswana Migas Kalsel Pinta Perhatian Serius Pemerintah

Kendati Pertamina dan Hiswana Migas Kalsel menyatakan ketersediaan LPG sangat berlimpah, sayangnya kondisi ini tidak ditunjang infrastruktur memadai.

“Pemerintah daerah melalui Pj. Gubernur Kalimantan Selatan, dapat melakukan koordinasi bersama pihak Polda, Komisi III DPRD Kalsel, Kepala Balai Jalan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, serta Hiswana Migas, dan Pertamina, untuk menyamakan persepsi dan tindak lanjut solusinya,” paparnya.

Ia menegaskan, kalau solusi sudah bisa teratasi, ada hal penting lainnya yang perlu dilaksanakan, yaitu komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan sistem kartu kendali, agar penyaluran LPG bersubsidi bisa tepat sasaran.

“Sebagai contoh, di Kabupaten Tanah Laut, sudah tidak ada lagi pengecer LPG 3 kg, dan harganya pun sesuai HET, masyarakat sudah tidak susah lagi mencarinya,” katanya.

Editor : Ahmad MT