JURNALKALIMANTAN.COM, BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, mendampingi Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat meninjau lokasi pengungsian banjir di Puskesmas Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Minggu (4/1/2026) pagi.
Sekdaprov Kalsel H. Muhammad Syarifuddin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sejak awal terus melakukan pendampingan dan koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten serta kementerian terkait dalam penanganan banjir di wilayah Sungai Tabuk.
“Pemprov Kalsel memastikan seluruh penanganan di lapangan berjalan dengan baik. Kami mendampingi pemerintah kabupaten, mulai dari pengelolaan pengungsian, distribusi logistik, hingga pendataan untuk tahap pemulihan pascabencana,” ujar Syarifuddin.
Ia menegaskan, kehadiran Menteri Sosial RI ke lokasi terdampak menjadi penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi pengungsian yang saat ini menampung 218 jiwa dari 79 kepala keluarga. Pemprov Kalsel juga memastikan kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, serta ibu hamil mendapatkan perhatian dan layanan khusus.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Selanjutnya, Pemprov Kalsel siap mengawal proses asesmen hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah menyiapkan berbagai dukungan selama masa kedaruratan, mulai dari logistik hingga layanan pendukung lainnya.
“Dalam situasi darurat, kami menyediakan makanan siap saji, pakaian, tenda, kasur, serta kebutuhan lain bagi pengungsi. Kami juga menyiapkan dapur umum dan layanan psikososial,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, penanganan banjir di Sungai Tabuk merupakan hasil kerja bersama antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta dukungan TNI dan Polri.
“Kondisi pengungsian, dapur umum, dan layanan lainnya menunjukkan sinergi antara Kemensos, Pemkab Banjar, serta unsur TNI dan Polri,” katanya.
Gus Ipul menjelaskan, pemerintah memiliki mekanisme penanggulangan bencana secara berjenjang, mulai dari evakuasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Untuk korban meninggal dunia, pemerintah menyalurkan santunan sebesar Rp15 juta kepada ahli waris. Sementara bagi korban luka berat diberikan bantuan Rp5 juta,” jelasnya.
Pada tahap rekonstruksi, rumah warga akan diklasifikasikan ke dalam kategori rusak berat, sedang, dan ringan. Bagi warga dengan rumah rusak berat, pemerintah akan menyiapkan hunian sementara (huntara).
“Ini masih pengungsian. Ke depan, jika dibutuhkan, akan disiapkan huntara sambil menunggu rumah yang rusak berat dibangun kembali,” imbuhnya.
Selain itu, Kemensos juga menyiapkan bantuan lanjutan bagi keluarga terdampak, berupa bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga serta bantuan jaminan hidup Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan.
“Bantuan Rp3 juta dan Rp5 juta diberikan satu kali, sedangkan jaminan hidup disalurkan selama tiga bulan untuk mendukung pemulihan ekonomi keluarga terdampak,” tutup Gus Ipul.
Salah satu pengungsi, Masjulia, mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian dan bantuan yang diberikan pemerintah.
“Saya mewakili seluruh pengungsi mengucapkan terima kasih. Selama di sini kami sangat terbantu, terutama untuk makan, minum, kasur, selimut, dan sembako,” ujarnya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut anggota DPD RI Muhammad Hidayatullah, Wakil Bupati Banjar Said Idrus, Sekretaris Kabupaten Banjar Yudi Andrea, serta jajaran pejabat Kementerian Sosial.
Usai meninjau pengungsian, rombongan melanjutkan agenda ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin di Jalan Trikora Banjarbaru untuk meninjau kesiapan Sekolah Rakyat, sebelum Menteri Sosial kembali ke Jakarta.
(Sumber: Adpim)
