JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Jaini, S.E., M.A.P., menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sistem pengawasan dan manajemen risiko di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurutnya, penerapan manajemen risiko yang baik sangat penting untuk menjaga kelancaran proses legislasi dan akuntabilitas anggaran, yang merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan daerah.
“Implementasi manajemen risiko yang tepat akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap dinamika pembangunan. Sekretariat DPRD terus berbenah agar sejalan dengan arah reformasi birokrasi yang diusung Pemprov Kalsel,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Periode 2025–2029, yang digelar di Aula Idham Chalid, Setdaprov Kalsel, Rabu (30/7/2025).
Lebih lanjut, Jaini menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
“Kami siap mendukung perumusan kebijakan berbasis data, sistem pengawasan yang terstruktur, serta sinkronisasi program kerja antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel, Ahmad Fi Dayeen, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya internalisasi budaya manajemen risiko di seluruh jajaran pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor, terutama antara Bappeda, Inspektorat, dan seluruh SKPD, sangat diperlukan. Penetapan konteks risiko secara strategis maupun operasional harus dilakukan secara terpadu, karena risiko tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan harus menjadi budaya kerja. Seluruh perangkat daerah wajib mengidentifikasi risiko dan menyiapkan strategi mitigasinya sejak tahap perencanaan, guna mencegah penyimpangan dan kegagalan program pembangunan,” tegasnya.(YUN)
