JURNALKALIMANTAN.COM, BANJAR – Banjir yang melanda Kabupaten Banjar berdampak pada sembilan kecamatan dengan cakupan 121 desa dan kelurahan. Jumlah warga terdampak tercatat sebanyak 4.369 kepala keluarga (KK) atau sekitar 12.353 jiwa.
Data tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar Yudi Andrea, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugraha, saat jumpa pers di Aula Barakat Mini, Selasa (6/1/2026).
Sekda Banjar Yudi Andrea menyatakan bahwa jumpa pers tersebut merupakan bentuk transparansi pemerintah daerah dalam menghadapi situasi bencana.
“Melalui forum ini, kami menyampaikan informasi resmi terkait penanganan banjir sekaligus membuka ruang masukan dari masyarakat melalui rekan-rekan media,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar penanganan banjir berjalan efektif dan menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Peran media dinilai strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugraha menjelaskan bahwa seluruh upaya penanganan banjir dikendalikan melalui posko induk dan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD.
Saat ini, terdapat tiga dapur umum yang aktif, masing-masing berlokasi di Kecamatan Sungai Tabuk, Martapura Barat, serta Dinas Sosial Kantor Dua yang melayani wilayah Martapura dan sekitarnya.
“Setiap dapur umum mampu memproduksi sekitar 5.000 hingga 6.000 porsi makanan per hari untuk disalurkan ke lokasi pengungsian,” ungkap Wasis.
Selain makanan siap saji, BPBD juga menyalurkan bantuan logistik berupa beras, gula, mi instan, dan ikan kaleng.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, BPBD menyiapkan tandon air serta suplai menggunakan mobil tangki, khususnya di wilayah yang sumber air sumurnya terdampak banjir. Hingga kini, seluruh permintaan air bersih dilaporkan telah terlayani.
Wasis menambahkan, status tanggap darurat banjir di Kabupaten Banjar resmi diperpanjang hingga 12 Januari 2026.
Apabila kondisi di lapangan memburuk, BPBD siap membuka dapur umum tambahan di tingkat kecamatan maupun desa dengan dukungan logistik dari pemerintah daerah.
Ia juga mengimbau masyarakat yang belum menerima bantuan agar berkoordinasi melalui pemerintah desa dan kecamatan guna memastikan distribusi bantuan berjalan tertib dan tepat sasaran.
Terkait banjir yang hampir terjadi setiap tahun, BPBD menjelaskan bahwa kondisi geografis Kabupaten Banjar berada dalam sistem aliran sungai besar, sehingga aliran air cenderung melambat dan mudah meluap saat curah hujan tinggi.
Untuk jangka panjang, pemerintah daerah terus mendorong langkah mitigasi, mulai dari kerja sama lintas daerah, peningkatan kawasan resapan air, hingga dukungan program nasional.
Pada tahun ini, anggaran kebencanaan Kabupaten Banjar sebesar Rp10 miliar yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT), serta mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
(Dyt/Ang)
