JURNALKALIMANTAN.COM,KALIMANTAN TIMUR – Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, menemui langsung ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Aliansi Geram), dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Senin (23/2/2026).
Dengan suasana dialog yang berlangsung santai, ia duduk bersama mahasiswa dan membuka ruang diskusi terkait program beasiswa pendidikan.
Dalam dialog tersebut, Rudy menanyakan data dan pengalaman mahasiswa terkait program beasiswa yang mereka terima.
“Adik-adik semua, ada yang punya data tentang berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan manfaat Beasiswa Kaltim atau program GratisPol?” tanyanya.
Sejumlah mahasiswa menyampaikan bahwa banyak penerima bantuan program GratisPol. Namun, mereka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim meningkatkan transparansi, menyusul adanya laporan mahasiswa yang tidak lolos seleksi meski dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi.
Menanggapi hal itu, Rudy memaparkan capaian program GratisPol tahun 2025 sekaligus membandingkannya dengan Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) pada era kepemimpinan Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
“Beasiswa Kaltim Tuntas tahun kedua (2020) tidak lebih dari 5.000 penerima. Sedangkan program GratisPol 2025, meski baru berjalan pertengahan tahun anggaran, menjangkau 24.890 mahasiswa,” ujarnya.
Berdasarkan data Pemprov Kaltim, selama periode 2019–2023, program Beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan menyalurkan total Rp1,01 triliun kepada 69.631 mahasiswa.
Rinciannya, BKT Tuntas sebesar Rp743,6 miliar untuk 25.358 penerima dan BKT Stimulan sebesar Rp268,6 miliar untuk 44.273 penerima.
Adapun rincian BKT Tuntas per tahun sebagai berikut:
- 2019: Rp118,74 miliar (3.978 penerima)
- 2020: Rp115,92 miliar (4.386 penerima)
- 2021: Rp107,29 miliar (3.368 penerima)
- 2022: Rp190,54 miliar (6.556 penerima)
- 2023: Rp211,10 miliar (7.070 penerima)
Sementara BKT Stimulan:
- 2019: Rp13,23 miliar (2.320 penerima)
- 2020: Rp21,05 miliar (5.148 penerima)
- 2021: Rp38,27 miliar (5.899 penerima)
- 2022: Rp73,54 miliar (11.535 penerima)
- 2023: Rp122,48 miliar (19.371 penerima)
Rudy juga menyampaikan bahwa program GratisPol tahun 2026 menargetkan 158.981 mahasiswa dengan alokasi anggaran Rp1,38 triliun. Program tersebut mencakup mahasiswa jenjang S1 hingga S3, termasuk yang menempuh pendidikan di luar daerah maupun luar negeri.
“Semua mahasiswa Kaltim yang memiliki KTP dan berdomisili minimal tiga tahun berhak mendapatkan bantuan ini,” tegasnya.
Berdasarkan data Biro Kesra Setda Kaltim, rincian kebutuhan anggaran GratisPol 2026 meliputi:
- Mahasiswa S1: Rp1,18 triliun (149.307 penerima)
- Mahasiswa S2–S3: Rp133,66 miliar (7.449 penerima)
- Mahasiswa luar Kaltim: Rp12,87 miliar (892 penerima)
- Mahasiswa luar negeri: Rp14,84 miliar (133 penerima)
- GratisPol khusus: Rp34,50 miliar (1.200 penerima)
Ia menambahkan, meski terjadi penurunan APBD Kaltim sebesar Rp7 triliun dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas.
“Kita bayar langsung ke 52 kampus, baik swasta maupun negeri. Kampus yang melakukan verifikasi. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dihitung, karena tentu ada syarat-syaratnya,” ujarnya.
Rudy menegaskan, Pemprov Kaltim tidak menentukan penerima program secara sepihak. Penetapan penerima sepenuhnya dilakukan oleh pihak kampus melalui proses verifikasi dan evaluasi.
“Kaltim ini menjadi etalase Indonesia, ibu kota Nusantara. Maka pendidikanlah yang paling utama. Sebab yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kemunduran hanya pendidikan,” pungkasnya.
(Rls/Ang)
