JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Rapat Koordinasi Notaris dan Pelantikan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Banjar.
Kegiatan ini dibuka resmi Kakanwil Lilik Sujandi, yang dihadiri anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, para pimpinan tinggi pratama dan pejabat adminstrasi Kemenkumham Kalsel, serta notaris se-Kabupaten Banjar, berlangsung di salah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (15/09/2022).
Lilik menyampaikan, rakor ini sebagai wadah untuk menyampaikan berbagai permasalahan notaris, dan diinginkan dapat menyelesaikan problematika yang dihadapi profesi ini, apalagi selalu berhimpitan dengan sisi lain, seperti pertanahan, perusahaan, dan lainnya.
“Sehingga nantinya mereka dapat melaksanakan tugas kenotariatan lebih tepat dan baik,” ungkapnya usai membuka kegiatan.
Selain itu, Kakanwil juga melantik pengurus baru MPDN Kabupaten Banjar, yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di daerah, dalam bentuk monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi notaris.
“Harapannya peran majelis pengawas dan kehormatan ini terus dikuatkan, guna meningkatkan kualitas layanan notaris kita,” tambah Lilik.
Dalam kesempatan ini, juga diluncurkan aplikasi SiHarmon Kalsel (Sistem Informasi Harmonisasi Raperda), yang dilakukan Kakanwil bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel Syaripuddin, untuk mempercepat dan mempermudah harmonisasi rancangan peraturan daerah.
“Kita apresiasi ini, yang mana ini suatu terobosan untuk mempercepat proses harmonisasi, yang juga harus didukung oleh pemerintah kabupaten/kota,” pungkas Bang Din (sapaan akrab Wakil Ketua DPRD Kalsel).
(Ihsan)
