JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Wahyudi Rahman beberkan fakta sejumlah perusahaan sawit bermasalah di Banua.
Hal itu ia sampaikannya ketika rapat dengar pendapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2021 dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, belum lama tadi.
“Sampai sekarang masih ada perusahaan sawit yang merubah aturan seenaknya, contohnya seperti membuat aturan yang para buruh tidak tahu kapan dibuatnya,”ucap Wahyudi, Senin (25/4/2022).
Sejumlah perusahaan sawit itu menurut nya sering merubah aturan hingga regulasi gaji para buruh.
Hal itu tentu merugikan para buruh yang sudah bertahun-tahun membantu meningkatkan produksi perusahaan.
Imbas kesenjangan itu, ucap politisi PDIP itu para buruh kini sudah membentuk asosiasi. Dari asosiasi itulah para buruh meminta agar dewan sampai keinginan agar perusahaan sawit ini diterbitkan.
“Perusahaan tidak melaporkan dan mensosialisasikan peraturan perusahaan (PP) serta memberikan upah dengan target tonase bukan sistem berdasarkan jam kerja dan jika tidak mencapai target,perusahaan memotong upah buruh hingga tidak mencapai UMP,” kata Wahyudi menirukan ucapan para buruh.
Para buruh minta pemerintah turun tangan mengawasi perusahaan sawit yang nakal.
“Saya harap Koordinasi antara Disnaker Provinsi dan Kabupaten dipertebal, soalnya masih ada perusahaan yang merugikan masyarakat,” tutup mantan anggota DPRD Tapin ini.
(Yunn)
