JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – 14 perpustakaan desa di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat bantuan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di tahun 2021 dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia (RI), guna menjadikan pusat sumber belajar tersebut bisa berperan terhadap kesejahtreraan warga desa.
Bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel, pengelola perpustakaan desa yang terpilih dari 4 kabupaten/kota diberikan bimbingan teknis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam memajukan perpustakaan yang dikelolanya.
Di antara pembekalan yang diberikan pada kegiatan selama 5 hari ini, yakni strategi untuk mengelola perpustakaan, mempublikasikan koleksi yang ada, membedah buku yang bermanfaat untuk pengembangan ekonomi di desa, dan lainnya.
“Transformasi ini kurang lebihnya merubah pandangan terhadap perpustakaan, yang dahulu hanya sebagai penyedia buku, orang datang membaca, kita transformasi, supaya perpustakan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonominya, melalui pemanfaatan koleksi itu, dibedah bukunya, diambil ilmunya itu, dipraktikan sesuai kondisi daerah masing-masing,” ungkap Inspektur Perpusnas RI Darmadi, S.I.P., M.M., usai membuka kegiatan bimtek di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (15/06/2021).
Ditambahkannya, untuk Kalsel yang banyak mempunyai lahan pertanian dan perikanan, perpustakaan yang telah bertransformasi dapat berperan untuk meningkatkan hasil perikanan atau pertanian di desanya secara bersama-sama.
Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel Hj. Nurliani, melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan Wildan Akhyar, mengharapkan pengelola perpustakaan desa dari Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah ini, dapat memaksimalkan pengembangan perpustakaan desanya masing-masing.
“Seperti yang disampaikan, perpustakaan desa bisa memaksimalkan untuk kemajuan perpustakaannya, bisa melalui dukungan dana desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, hingga APBD provinsi,” paparnya.
Selain diberikan pembinaan, perpustakaan yang dibantu pengembangannya ini juga didukung berupa sarana prasarananya, di antaranya buku, komputer, pencetak, dan perangkat pendukung lainnya.
Program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan salah satu prioritas nasional untuk pengembangan perpustakaan dan teknologi informasi dan komunikasi, yang tahun ini menyasar 450 desa dari 152 kabupaten di 32 provinsi se-Indonesia.
Editor : Ahmad MT
