JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Antrean Panjang solar subsidi makin berlarut di Kota Banjarmasin, seiring tidak digubrisnya oleh pemerintah, terhadap permintaan keadilan distribusi, yang bisa berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat jelang lebaran.
Setidaknya hal ini ditegaskan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Kalimantan Selatan, saat ditemui para awak media, di Kantor Sekretariat DPW ALFI/ILFA Kalsel, Kawasan Teluk Dalam, Selasa (26/04/2022).
Pihaknya mengaku kecewa atas putusan Pemkot Banjarmasin, yang tetap memaksakan jalur khusus ALFI/ILFA di SPBU AKR, untuk 200 truk.
Karena seperti diketahui, stasiun pengisian bahan bakar umum tersebut memiliki keterbatasan kuota per harinya yang hanya 8.000 liter, belum lagi antrean yang juga bisa diikuti jalur umum.
Jumlah tersebut dinilai tidak mencukupi bagi operasional truk ALFI/ILFA,
“Kalau yang sekarang ini pihak lain dikasih 58 ribu liter di SPBU 06 dan 07, di ALFI Aptrindo (2 asosiasi yang punya barang di pelabuhan) hanya dikasih 8 ribu liter. Itu yang sampai saat ini tidak habis pikir, dari mana kalkulator atau pola pikir pemerintah melakukan ini,” tanya Ketua DPW ALFI/ILFA Kalsel Saut Nathan Samosir terheran-heran.
Pihaknya pun mengajukan solusi, agar SPBU 06 atau 07 salah satunya bisa dibagi ke ALFI/ILFA, agar ada keadilan distribusi solar bersubsidi, guna memenuhi kebutuhan operasional angkutan barang, ditambah lagi pembagian SPBU 15 dan AKR.
“Itu yang kira-kira adil menurut kami,” tegas Samosir.
Ia berharap, permasalahan ini bisa segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Banjarmasin, agar angkutan barang mendekati Idul Fitri tetap lancar terkendali.
“Ingat! Sekarang ini kan sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri, di mana orang semua akan memerlukan sembilan bahan pokok. Nah, ini yang punya barang ini adalah ALFI/ILFA, kalau sampai tertahan di pelabuhan, dampaknya juga bagi masyarakat (bagi kita semua), tidak ada barang di pasaran, kemudian tidak ada barang yang kita antar,” tambah Humas DPW ALFI/ILFA Kalsel H. Djumaderi Masrun.
Namun, pihaknya tidak menginginkan hal tersebut terjadi, sehingga tetap mengusahakan kelancaran distribusi barang.
“Tapi tolonglah juga pemerintah memperhatikan ini, bagaimanapun juga, inikan untuk keperluan kita semua,” tegas Djumaderi.
(Saprian)
