JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Seratus hari pertama kepemimpinan Hj Erna Lisa Halaby dan Wartono sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru segera masuk babak evaluasi.
Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) Kalsel bakal merilis hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur kinerja duet kepala daerah tersebut.
Survei dijadwalkan berlangsung 25–27 September 2025, kemudian data akan diolah pada 28 September.
Koordinator LS Vinus Kalsel, Muhamad Arifin, menegaskan survei ini murni dilakukan secara independen dan profesional.
“Seratus hari bukan bicara sempurna atau tidaknya pemerintahan. Tapi periode ini penting untuk menentukan arah kepemimpinan,” kata Arifin Kamis, (25/9/25).
Survei ini, jelas Arifin, akan memotret sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap kerja awal Wali Kota dan Wakilnya selama memimpin Kota Idaman.
“Hasilnya nanti diumumkan secara terbuka ke publik pada 29 September 2025,” tukasnya.
Fokus penilaian dalam survei ini mencakup kualitas layanan publik (kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan), pembangunan infrastruktur dan tata kota, penanganan banjir dan persoalan lingkungan, dukungan terhadap UMKM dan ekonomi lokal, transparansi pemerintahan, hingga hubungan eksekutif dengan DPRD maupun masyarakat.
Hasil survei diharapkan dapat menjadi cermin publik untuk menilai konsistensi janji kampanye serta memberi masukan konkret bagi pemerintah kota dalam memperbaiki titik lemah pelayanan.
Dengan survei ini, kata Ariffin publik akan mendapat gambaran utuh tentang arah kebijakan pemerintahan baru Banjarbaru. Apakah sudah sesuai harapan warga, atau masih ada yang perlu dibenahi.
“Harapannya, Banjarbaru tidak hanya sibuk dengan program di atas kertas. Tapi benar-benar dirasakan masyarakat sejak awal masa jabatan,” lugas Arifin.
Adapu 6 Tolok Ukur Survei
1. Layanan Publik
Kesehatan : Akses dan kualitas fasilitas kesehatan
Pendidikan : Fasilitas sekolah & program peningkatan mutu
Administrasi : Kecepatan layanan dokumen kependudukan
2. Infrastruktur & Tata Kota
Jalan & drainase : Perbaikan dan pembangunan baru
Penerangan jalan umum
Penataan kota & ruang publik
3. Lingkungan & Penanganan Banjir
Program pengelolaan sampah
Mitigasi banjir dan perawatan drainase
Penghijauan & ruang terbuka hijau
4. Dukungan UMKM & Ekonomi Lokal
Bantuan dan pelatihan pelaku usaha kecil
Akses permodalan
Promosi produk lokal
5. Transparansi & Akuntabilitas Pemerintah
Keterbukaan informasi publik
Pelaporan anggaran dan program
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan
6. Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat & DPRD
Respons terhadap aspirasi warga
Komunikasi publik dan partisipasi masyarakat
Kolaborasi dengan legislatif.
(Fdl/Ahmad M)
