JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA — Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Forum tertinggi APPSI ini dihadiri para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia sebagai ajang konsolidasi dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Tahun ini, Munas mengangkat tema “Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Kreatif.”
Dalam agenda tersebut, Rudi Mas’ud (Gubernur Kalimantan Timur) ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum APPSI periode 2025–2029, menggantikan Al Haris (Gubernur Jambi).
Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus dalam arahannya menegaskan bahwa APPSI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah pusat dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah. Ia menekankan empat aspek kunci yang harus diperkuat, yakni:
1. Transparansi dan akuntabilitas
2. Partisipasi publik
3. Inovasi kreatif
4. Pemberantasan korupsi
Wiyagus juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penerapan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government guna meminimalisir potensi korupsi.
“Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk membangun pemerintahan yang bersih, adil, dan akuntabel,” tegasnya.
Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Munas yang berjalan tertib dan penuh semangat kebersamaan. Ia menyambut baik keputusan aklamasi sebagai wujud soliditas antarprovinsi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap bersinergi bersama APPSI di bawah kepemimpinan baru untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.
Munas VII APPSI 2025 juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari serta Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Kegiatan ditutup dengan penetapan hasil keputusan organisasi dan komitmen bersama memperkuat otonomi daerah yang akuntabel dan kreatif.
(Sumber : Biro Adpim)
