JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting dan Capacity Building TPID Tahun 2025 sebagai langkah strategis memperkuat upaya pengendalian inflasi di daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Aeris Hotel, Banjarbaru, Rabu (26/11/2025), mengusung tema Pengendalian Upaya Konkret dan Penggunaan Dana BTT serta Tertib Pencatatan Pelaporan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran perangkat daerah HST, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, para pengelola data inflasi dan OPD yang berperan dalam stabilisasi harga turut mengikuti rangkaian acara.
Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, memimpin langsung pembahasan yang difokuskan pada langkah konkret menghadapi potensi tekanan inflasi menjelang tahun 2026.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa penguatan peran TPID adalah kunci untuk menjaga stabilitas harga di tengah dinamika perekonomian.
Menurutnya, inflasi merupakan gambaran kesehatan ekonomi suatu daerah sehingga pengendaliannya harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Untuk itu, Pemkab HST telah menyusun rencana aksi tahun 2026 melalui penerapan prinsip 4K : keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif kepada masyarakat.
Dalam menjaga keterjangkauan harga, pemerintah daerah menyiapkan berbagai program seperti pasar murah TPID, operasi pasar, bantuan sosial dan BLT inflasi, hingga subsidi ongkos angkut. Upaya ini diarahkan agar harga bahan pokok tetap stabil dan terjangkau.
Pada aspek ketersediaan pasokan, Pemkab HST mendorong kerja sama antar daerah dengan wilayah surplus, memperkuat cadangan pangan, serta mendorong gerakan menanam dan urban farming untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.
Sementara itu, untuk meningkatkan kelancaran distribusi, pemerintah menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur jalan ke pusat produksi, penetapan jalur prioritas angkutan pangan, serta optimalisasi sistem logistik guna memastikan suplai kebutuhan pokok tersedia tepat waktu.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda HST, Hasan Zidni, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menyelaraskan pemahaman perangkat daerah terkait pelaporan, strategi stabilisasi harga, dan respons cepat terhadap tekanan inflasi.
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan Bank Indonesia. Selain pemateri yang hadir langsung, dua narasumber turut memberikan paparan melalui Zoom Meeting, yakni Desy Aryanti dari Kemenko Perekonomian dan Dr. H. TB. Chaerul Dwi Sapta dari Kementerian Dalam Negeri.
Diskusi berlangsung aktif dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat stabilitas harga di Kabupaten HST.
Pemkab HST menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama lintas sektor. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kapasitas TPID semakin optimal dalam menjaga stabilitas harga dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
(Rz)
