JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Penguatan pengawasan pelayanan publik berbasis integritas menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Hal ini tercermin saat Wakil Bupati HSS, H. Suriani, menerima audiensi 11 calon anggota Unit Pemantau Pelayanan Publik (UP3) Kabupaten HSS di ruang kerjanya, Selasa (27/1/2026).
Dalam pertemuan yang turut didampingi Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Laila Nurani, Wakil Bupati menekankan pentingnya independensi dan objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“UP3 bukan sekadar pengamat, melainkan mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan UP3 diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam menyerap informasi lapangan terkait kualitas pelayanan publik.
Wakil Bupati menegaskan bahwa seluruh anggota UP3 harus menjunjung tinggi profesionalisme dan tidak membawa kepentingan pribadi, kelompok, maupun latar belakang tertentu dalam menjalankan tugas.
“Pengawasan yang dilakukan harus berlandaskan aturan serta disesuaikan dengan kewenangan masing-masing,” tambahnya.
Ia juga mendorong calon anggota UP3 untuk memanfaatkan jejaring di lapangan secara bijak guna memperoleh data yang objektif dan akurat.
Dengan demikian, hasil pemantauan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Audiensi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman calon anggota UP3 terhadap peran dan tanggung jawabnya, sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
(Uck/Ang)
