Sulit Salurkan LPG ke Masyarakat, Hiswana Migas Kalsel Pinta Perhatian Serius Pemerintah

elpiji langka
penyaluran LPG ke masyarakat kembali terhambat akibat Jalan Sungai Gampa, sebagai jalur utama pendistribusian LPG ke Banua Anam tidak bisa dilewati,

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN Meski sempat lancar selama dua hari, penyaluran LPG ke masyarakat kini kembali terhambat akibat Jalan Sungai Gampa, yang merupakan jalur utama untuk pendistribusian ke Banua Anam tidak bisa dilewati, karena ada beberapa truk yang amblas bahkan terbalik.

Untuk itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kalsel, meminta pemerintah daerah segera turun tangan mencarikan solusi, supaya penyaluran LPG bisa lancar dan tidak terjadi gejolak harga di masyarakat, terlebih di bulan Ramadan, biasanya terjadi peningkatan pemakaian LPG.

“Kemarin Jalan Gubernur Syarkawi, sekarang Sungai Gampa, sehingga berdampak terhadap penyaluran di wilayah Banua Anam dan sekitarnya,” ungkap H. Saibani, Ketua DPD Hiswana Migas Kalsel kepada jurnalkalimantan.com, di kantornya, Sabtu (17/04/2021).

Hiswana Migas Kalsel
Ketua Hiswana Migas Kalsel, H. Saibani (kiri) didampingi H. M. Irfani Sekretaris Hiswana Migas Kalsel

Ia menegaskan, bahwa stok LPG sangat berlimpah, bahkan ada penambahan dari Pertamina untuk menghadapi Ramadan ini sebanyak 7,3% (sekitar 204 ribu tabung) dari kuota yang ada, namun semuanya kesulitan disalurkan.

“Kita sudah melaporkan hal ini kepada Pj. Gubernur Kalsel. Tentunya kita berharap perhatian pemerintah daerah agar penyaluran gas LPG ini sesuai waktu dan harganya terjangkau. Kita khawatir dengan kondisi seperti ini bisa terjadi lonjakan harga di masyarakat,” katanya.

Baca Juga : Distribusi Terganggu, Hiswana Migas Kalsel Desak Pemerintah Berikan Jalur Alternatif Penyaluran LPG

Ia juga menjelaskan, untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, penyalurannya menggunakan kapal LCT dengan biaya mandiri dari Pertamina dan Hiswana Migas, namun dirasa juga tidak maksimal.

“Pertamina dan Hiswana Migas berkontribusi untuk pembangunan daerah melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp600–700 miliar per tahun,” paparnya.

“Jadi, Pertamina dan Hiswana bukan hanya meminta saja, tapi juga menyumbang untuk pembangunan daerah,” sambungnya.

Menurutnya, kontribusi ini sebenarnya mengurangi margin anggotanya sebesar 7,5% dari nilai Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disalurkan kepada masyarakat.

“Silakan kalau mau diaudit, kita punya datanya,” katanya.

Dirinya berharap, dana ini dapat digunakan untuk membantu kelancaran distribusi BBM dan LPG ke masyarakat.

“Sekali lagi kami memohon kepada pemangku kebijakan, untuk membantu mencarikan solusi jalan alternatif, sehingga distribusi kepada masyarakat bisa berjalan lancar dan harganya terjangkau,” katanya.

“Jangan sampai ketika terjadi kelangkaan di masyarakat, kami yang disalahkan,” tutupnya.

Editor : Ahmad MT