JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN — Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel untuk membahas program kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2027, Rabu (7/10/2026).
Rapat dipimpin sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, ST, bersama Kepala BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra, S.STP.
Pembahasan tidak hanya terkait program dan kebutuhan anggaran, tetapi juga kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai ancaman bencana, terutama dampak perubahan iklim.
Perubahan iklim dinilai dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Karena itu, Komisi I mendorong BPBD memperkuat program pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tidak hanya penanganan saat bencana terjadi.
BPBD juga menyampaikan kebutuhan dukungan anggaran untuk kegiatan mitigasi, termasuk susur sungai. Kegiatan tersebut dinilai penting untuk memetakan potensi risiko bencana, khususnya di wilayah rawan banjir dan persoalan lingkungan di sepanjang aliran sungai.
Selain anggaran, rapat membahas penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT). BPBD menilai proses penggunaan BTT dalam kondisi tertentu membutuhkan waktu, sementara penanganan bencana menuntut respons cepat.
Komisi I memandang perlu evaluasi terhadap mekanisme pembiayaan penanggulangan bencana agar respons pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran, dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat juga membahas rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) Kalsel Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Revisi dinilai diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan aturan dan kondisi kebencanaan saat ini.
Cakupan regulasi juga diharapkan dapat mengakomodasi dampak kabut asap akibat karhutla yang kerap terjadi di Kalsel. Persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga aktivitas masyarakat dan berbagai sektor.
Ilham Nor menegaskan, program BPBD harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
“Yang penting program mampu memperkuat kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat. Mitigasi harus diperkuat,” ujarnya.
Sementara itu, Ronny Eka Saputra mengatakan BPBD terus meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Kalsel.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dan DPRD, terutama dalam penguatan anggaran dan regulasi, diperlukan agar penanggulangan bencana berjalan optimal.
Melalui rapat tersebut, Komisi I dan BPBD Kalsel menyinkronkan program serta kebutuhan anggaran 2027 sekaligus memperkuat strategi menghadapi risiko bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan kabut asap. (YUN)
