JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H.M. Syaripuddin atau Bang Dhin, mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam menertibkan dan mengawasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya.
Menurutnya, penertiban tersebut penting untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya yang bersubsidi, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Kami mengapresiasi Kapolda Kalsel beserta jajaran atas penertiban SPBU. Pengawasan seperti ini diperlukan agar distribusi BBM berjalan tertib dan tepat sasaran,” ujarnya, dalam rilisnya (19/11/2026).
Bang Dhin menegaskan, penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat merugikan masyarakat, terutama nelayan, petani, pelaku UMKM, dan angkutan umum yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Jangan sampai masyarakat harus mengantre berjam-jam, sementara BBM bersubsidi justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan bisnis ilegal.
Ia berharap penertiban tidak hanya dilakukan sesaat, tetapi menjadi pengawasan berkelanjutan yang menjangkau seluruh kabupaten/kota di Kalsel.
Untuk itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara Polda Kalsel, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pemerintah daerah, Satgas BBM Provinsi Kalsel, dan instansi terkait.
“Pengawasan jangan berhenti di Banjarbaru. Perlu diperluas, terutama di jalur distribusi utama, kawasan pertambangan, perkebunan, dan wilayah pesisir,” tegasnya.
Bang Dhin juga meminta penindakan tegas terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti penggunaan barcode secara tidak sah, pengisian berulang, penimbunan, dan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi lainnya.
Namun, penegakan hukum harus tetap profesional agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang berhak.
Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BBM DPRD Kalsel yang menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam tata kelola distribusi BBM.
“BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang memenuhi ketentuan, bukan ladang keuntungan segelintir orang. Negara harus memastikan setiap liter sampai kepada yang berhak,” pungkasnya. (YUN/Rilis)













