JURNALKALIMANTAN.COM, KOTABARU – Perpustakaan didorong tidak hanya sekadar menjadi tempat membaca dan menyimpan koleksi buku, tetapi berkembang menjadi ruang belajar sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan, Sri Mawarni, saat membuka kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi di Kabupaten Kotabaru, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan yang digelar bersama Dispersip Kabupaten Kotabaru tersebut diikuti pengelola perpustakaan desa, kader Posyandu, kader PKK desa dan kecamatan, serta pengelola Taman Baca Masyarakat.
Sri Mawarni mengatakan, perpustakaan saat ini mengalami perubahan paradigma. Keberadaan perpustakaan tidak lagi hanya berkaitan dengan koleksi buku dan aktivitas membaca, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Inilah yang menjadi semangat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Melalui pendekatan ini, perpustakaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat, memahami kebutuhan mereka, membuka akses terhadap pengetahuan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk belajar, berkarya, berinovasi, dan meningkatkan kesejahteraannya,” ungkapnya.
Menurutnya, literasi bukan hanya menjadi tanggung jawab perpustakaan. Gerakan literasi harus hadir dalam berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, desa, Posyandu, PKK hingga Taman Baca Masyarakat.
Ia menilai perpustakaan desa juga harus mampu menjadi ruang yang hidup bagi masyarakat. Tidak hanya menjadi tempat anak-anak belajar, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat memperoleh informasi, meningkatkan keterampilan hingga mengembangkan kreativitas.
“Dengan demikian, kita ingin agar masyarakat tidak hanya menjadi pembaca, tetapi juga menjadi pembelajar, pencipta, dan pelaku perubahan,” katanya.
Sri Mawarni menyebut Kabupaten Kotabaru memiliki potensi besar dalam pengembangan literasi berbasis masyarakat. Namun, potensi tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak.
Menurutnya, perpustakaan tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, PKK, Posyandu, sekolah, komunitas, Taman Baca Masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat luas diperlukan untuk memperkuat gerakan literasi.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan program literasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan keterampilan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin membuktikan bahwa perpustakaan mampu menjadi salah satu penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sri Mawarni juga mengajak pengelola perpustakaan desa, kader Posyandu, kader PKK dan pengelola Taman Baca Masyarakat untuk terus menjadi penggerak literasi di lingkungannya masing-masing.
“Jangan menunggu masyarakat datang ke perpustakaan. Perpustakaanlah yang harus semakin aktif hadir dan mendekat kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, perpustakaan perlu memahami kebutuhan masyarakat dan menghadirkan pengetahuan maupun kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung.
“Mari kita jemput kebutuhan masyarakat, kita hadirkan pengetahuan yang mereka perlukan, dan kita ciptakan kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung,” pungkasnya.
(Adv/Tul)
