Indeks Inovasi Banjarmasin Turun ke 54,81 Persen, Yamin Evaluasi Kinerja OPD

Wali Kota Yamin saat mengikuti secara daring kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026, Senin (16/11/26). (Foto: Ist)

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Penurunan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Banjarmasin pada 2026 menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin. Capaian indeks tahun ini tercatat 54,81 persen, turun dari 62,95 persen pada 2025.

Kondisi tersebut mendorong Pemko Banjarmasin melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan inovasi di seluruh perangkat daerah. Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR pun menyoroti komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak sekadar menjadikan inovasi sebagai pemenuhan administrasi.

Hal itu disampaikan Yamin saat mengikuti secara daring kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026, pada sebuah Hotel di Banjarmasin, Senin (16/11/2026).

Dalam arahannya, Yamin meminta Bappeda Litbang bersama seluruh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadikan inovasi sebagai investasi pembangunan, bukan sekadar tambahan beban pekerjaan.

Menurutnya, inovasi harus berangkat dari persoalan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, kepala SKPD dituntut membangun komitmen serta memberikan ruang kepada jajarannya untuk menghadirkan terobosan yang mampu meningkatkan kinerja organisasi.

Ia juga meminta setiap perangkat daerah menyiapkan pengembangan terhadap inovasi yang telah berjalan, termasuk inovasi yang memasuki usia dua tahun pada 2027 mendatang.

“Jangan sampai ini hanya di atas kertas dan sebatas dokumen pelaporan administratif semata. Kepala SKPD dan BUMD harus menjadi motor penggerak inovasi dalam memperkuat sinkronisasi,” tegasnya.

Yamin mengingatkan, berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 114 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah, inovasi yang telah berusia dua tahun tanpa pengembangan lebih lanjut tidak lagi dinilai sebagai inovasi dan hanya dipandang sebagai kegiatan rutin biasa.

“Inovasi harus menjadi budaya kerja dan cara kita melayani masyarakat. Kita butuh birokrasi yang berpikir kreatif, bertindak cepat, dan berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi Banjarmasin Maju Sejahtera,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam sesi pemaparan dan diskusi bersama narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, terungkap sejumlah faktor yang memengaruhi penurunan indeks inovasi Banjarmasin.

Di antaranya lemahnya komitmen pimpinan instansi serta rendahnya tingkat kematangan dokumen inovasi yang disampaikan perangkat daerah.

Materi disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Ir. David Yama, serta Analis Kebijakan Ahli Madya BSKDN, Nuril Fikri Aulia.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah mengatakan, Bimtek tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengidentifikasi persoalan masyarakat hingga menghasilkan inovasi yang memberikan dampak nyata.

“Ini penting bagi aparatur di SKPD maupun BUMD agar paham betul terkait penyelenggaraan inovasi daerah secara utuh. Mulai dari cara mengidentifikasi masalah di masyarakat, merancang solusi, implementasi, mengumpulkan bukti dampak, hingga penyusunan pelaporannya,” jelas Suri.

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemko Banjarmasin, mulai dari staf ahli, asisten, kepala SKPD dan BUMD, camat, kepala puskesmas, hingga operator teknis dan inovator di masing-masing unit kerja.

Melalui pendampingan BSKDN, Pemko Banjarmasin berharap perangkat daerah mampu melakukan pembenahan dan menghasilkan inovasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus meningkatkan kembali posisi Banjarmasin dalam penilaian inovasi daerah di tingkat regional maupun nasional.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI).

(Adv/Ang)