Kemkomdigi Imbau Publik Verifikasi Informasi Meta AI soal Demo dan Karhutla

Kantor Kemkomdigi di Jakarta. (foto: InfoPublik/Agus Siswanto/KPM Kemkomdigi) ‎

JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengimbau masyarakat tidak langsung mempercayai jawaban Meta AI terkait dugaan pembatasan konten demonstrasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan jawaban kecerdasan artifisial (AI) bukan pernyataan resmi pemerintah maupun perusahaan pengembangnya.

Kemkomdigi telah mengklarifikasi persoalan tersebut kepada Meta dan menggelar pertemuan untuk membahas pengembangan Meta AI, termasuk cara sistem menghasilkan jawaban kepada pengguna.

“Artinya bahwa Meta AI di sini bukanlah juru bicara dari Meta,” ujar Mediodecci, dikutip dari infopublik.id

Menurutnya, Meta menjelaskan bahwa teknologinya masih dalam tahap uji coba dan mempelajari pola serta informasi dari data yang tersedia secara terbuka. Proses tersebut berpotensi menghasilkan informasi keliru yang disampaikan dengan meyakinkan, atau dikenal sebagai halusinasi AI.

Karena itu, ia meminta masyarakat menerapkan prinsip trust but verify, yakni memanfaatkan AI sebagai alat bantu memperoleh informasi awal, tetapi tetap memeriksa kebenarannya melalui sumber tepercaya.

Mediodecci juga menegaskan Kemkomdigi tidak pernah meminta penurunan atau pembatasan konten karhutla. Informasi masyarakat mengenai kebakaran justru penting untuk mendukung penanganan di lapangan dan meningkatkan kewaspadaan publik.

Sementara itu, pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, menjelaskan AI dapat digunakan untuk menghasilkan dan mengunggah konten secara otomatis berdasarkan instruksi tertentu. Namun, kemungkinan teknis tersebut tidak serta-merta membuktikan suatu akun dikendalikan AI atau pihak tertentu.

“AI itu salah aja pede, apalagi benar,” ujarnya, mengingatkan bahwa jawaban AI bisa terdengar meyakinkan meskipun mengandung kekeliruan.

Alfons mendorong platform media sosial meningkatkan transparansi, termasuk memberikan penanda pada konten berbasis AI. Ia juga meminta masyarakat tidak menilai kebenaran informasi hanya dari gaya bahasa atau jawaban yang terdengar meyakinkan.

Mediodecci menambahkan, Kemkomdigi tengah mendorong penguatan regulasi terkait etika AI dan meninjau ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas di ruang digital.

Ia berharap peningkatan literasi digital membantu masyarakat lebih kritis dalam menyikapi informasi, terutama yang berkaitan dengan isu publik seperti demonstrasi dan penanganan karhutla. (YUN/Viz)