JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membahas 27 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Dari jumlah tersebut, maksimal 20 Ranperda akan diprioritaskan untuk diajukan dalam rapat paripurna mendatang.
Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Bapemperda Lantai II, Gedung B, Kantor DPRD Kalsel, Kamis (12/11/2026), dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.
Rapat tersebut mengevaluasi perkembangan Ranperda yang masih dalam proses fasilitasi kementerian dan lembaga, sekaligus membahas usulan baru dari legislatif dan eksekutif.
Dari 27 usulan, sebanyak 10 merupakan inisiatif DPRD melalui komisi dan fraksi, sedangkan 17 lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalsel. Sejumlah Ranperda masih memerlukan penyelarasan substansi, sementara beberapa lainnya dipertimbangkan untuk ditunda.
Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengatakan hasil penyaringan sementara mengarah pada maksimal 20 Ranperda yang akan diajukan dalam paripurna.
“Sejumlah usulan kami tunda. Maksimal 20 Ranperda akan diprioritaskan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, menekankan pentingnya mempertimbangkan urgensi dan kemampuan penyelesaian dalam menentukan prioritas.
“Jumlah Ranperda harus realistis agar pembahasannya dapat dituntaskan,” tegasnya.
Usulan inisiatif DPRD meliputi penanggulangan bencana, manajemen air hujan terintegrasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudi daya ikan, transportasi jalan, perlindungan ketenagakerjaan, keolahragaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Adapun usulan pemerintah daerah mencakup bidang lingkungan hidup, pembangunan, pendidikan, kebudayaan, perhubungan, energi, kelembagaan pemerintahan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris fraksi PKS DPRD Kalsel itu menambahkan, setiap Ranperda harus sesuai kewenangan provinsi, tidak tumpang tindih dengan peraturan yang berlaku, serta memiliki urgensi dan target penyelesaian yang jelas.
Daftar prioritas Propemperda 2027 selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel untuk ditetapkan. Paripurna direncanakan berlangsung pada 24 November 2026, namun jadwalnya masih menunggu hasil pembahasan Badan Musyawarah. (YUN)
