JURNALAKLIMANTAN.COM, TANAH BUMBU – Pemetaan wilayah rawan bencana hingga tingkat desa, menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun strategi penanggulangan bencana untuk lima tahun ke depan.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemkab Tanah Bumbu menyiapkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2027–2031 dengan pendekatan data spasial yang lebih terperinci. Langkah ini diharapkan membuat program mitigasi dan penanganan bencana lebih tepat sasaran sesuai kondisi masing-masing desa.
Pembahasan dokumen tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan RPB di Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops), Kamis (12/11/2026).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu H. Sulhadi, yang diwakili Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Muhammad Rizwan mengatakan, penyusunan RPB menjadi bagian dari evaluasi sekaligus penyempurnaan dokumen sebelumnya.
Menurutnya, pembaruan diperlukan agar strategi penanggulangan bencana tetap sesuai dengan perkembangan kondisi daerah, kebijakan pembangunan, serta potensi ancaman bencana yang ada.
“Dokumen ini kita evaluasi kembali untuk memastikan masih relevan, efektif, dan dapat dijalankan apabila bencana kembali terjadi,” jelas Rizwan.
Ia menyebutkan, terdapat lima fokus utama dalam evaluasi dan penyusunan RPB 2027–2031. Meliputi penilaian kesesuaian dan keakuratan data dokumen sebelumnya, pembaruan efektivitas strategi dan prosedur, penyesuaian kebijakan dengan regulasi serta RPJMD terbaru, integrasi pembelajaran dari kejadian bencana sebelumnya, serta peningkatan kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu pembaruan penting dalam dokumen tersebut adalah pemanfaatan data spasial hingga tingkat desa. Dengan pendekatan ini, identifikasi wilayah rawan bencana tidak lagi terbatas pada gambaran umum tingkat kabupaten, tetapi dapat menunjukkan lokasi yang membutuhkan perhatian dan penanganan prioritas.
Rizwan menambahkan, setelah pelaksanaan diskusi kelompok terarah (FGD) akhir, tahapan berikutnya adalah asistensi akhir bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta sebelum dokumen difinalisasi.
Sementara itu, narasumber dari Tim Ahli Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Arif Rahman Nugroho, mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur dalam proses penyusunan dokumen tersebut.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah, TNI-Polri, perguruan tinggi, masyarakat, kecamatan, hingga dunia usaha menjadi bagian penting untuk memastikan rencana penanggulangan bencana dapat diterapkan secara efektif.
Ia menjelaskan, dokumen RPB nantinya memuat rencana aksi yang dilengkapi matriks program, indikator, data spasial, serta pemetaan lokasi prioritas penanganan bencana.
Setiap program juga akan dilengkapi penetapan instansi utama dan instansi pendukung sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya lebih jelas.
Pemetaan tersebut mengacu pada hasil kajian risiko bencana dan verifikasi lapangan agar program yang dirancang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing desa.
Melalui penyusunan RPB 2027–2031, Pemkab Tanah Bumbu berharap upaya penanggulangan bencana semakin terencana, terintegrasi, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan serta perlindungan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
(Adv/Mc Tanbu)













