Firman Yusi: Bapemperda Kalsel Sepakati Dua Ranperda Dilanjutkan ke Propemperda 2027

Firman yusi dan Gusti Iskandar Sukma Alamsyah saat bahas rancangan peraturan daerah di DPRD Kalsel (foto hmsdprdkalsel)

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dilanjutkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat lanjutan Bapemperda bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perhubungan Kalsel, Senin (16/11/2026).

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan 27 usulan Ranperda yang sebelumnya digelar pada 12 November 2026.

Dalam rapat lanjutan ini, kedua instansi diminta memberikan penjelasan terkait tiga usulan, yakni perubahan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, serta pencabutan Perda tentang Pengelolaan Alur Barito.

Dari ketiga usulan tersebut, Bapemperda menyepakati perubahan Perda RPJMD dan pencabutan Perda Pengelolaan Alur Barito untuk dilanjutkan ke tahap penyusunan Propemperda 2027.

Sementara itu, perubahan Perda Penyelenggaraan Perhubungan ditunda karena sejumlah regulasi terkait sektor tersebut, termasuk Undang-Undang Lalu Lintas, masih dalam pembahasan di DPR RI.

“Dua usulan kita lanjutkan, sedangkan Perda Perhubungan ditunda karena regulasi di tingkat pusat masih dibahas,” ujar Firman.

Terkait pencabutan Perda Pengelolaan Alur Barito, Firman menyebutkan, kewenangan pengelolaan alur pelayaran tersebut kini berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Adapun PT Ambapers, anak perusahaan PT Bangun Banua, merupakan pemegang izin konsesi pengelolaan alur tersebut. Perubahan kewenangan ini menjadi alasan perlunya pencabutan Perda agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Karena kewenangannya sudah berada di pemerintah pusat, Perda tersebut perlu dicabut melalui Perda baru,” tegasnya.

Sebelumnya, Bapemperda telah membahas 27 usulan Ranperda untuk Propemperda 2027, terdiri atas 10 usulan inisiatif DPRD dan 17 usulan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Seluruh hasil pembahasan selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel untuk ditetapkan sebagai Propemperda Tahun 2027. (Viz)