Lewat Literasi Inklusi Sosial, Dispersip Kalsel Perkuat Kemandirian Masyarakat

Dispersip Kalsel menggelar kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, di Aula Dispersip Kabupaten Batola, Kamis (19/11/26). (Foto: Ist)

JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – Perpustakaan kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca dan menyimpan koleksi buku, tetapi juga didorong menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Melalui perpustakaan, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, hingga ekonomi.

Upaya tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) dengan menggelar kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial di Aula Dispersip Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kamis (19/11/2026).

Foto bersama pada kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, Kamis (19/11/2026). (Foto:Ist)

Kegiatan yang memasuki pelaksanaan ketiga kalinya ini dibuka oleh Kepala Dispersip Batola Munadi, S.T, diikuti 100 peserta yang terdiri dari jajaran Dispersip Batola, pengelola perpustakaan desa, kader Posyandu, kader PKK tingkat desa dan kecamatan, pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM), serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Kepala Dispersip Provinsi Kalsel, Sri Mawarni, melalui Pustakawan Ahli Madya, Hj. Arbayah, memyampaikan bahwa perpustakaan harus terus bertransformasi agar tidak sekadar menjadi penyedia informasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Menurutnya, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) mendorong perpustakaan untuk hadir lebih dekat dengan kebutuhan warga. Dengan pendekatan ini, perpustakaan diharapkan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk belajar, mengembangkan keterampilan, berkarya, berinovasi, hingga meningkatkan taraf kesejahteraan.

“Perpustakaan tidak lagi hanya berbicara tentang koleksi buku dan kegiatan membaca, tetapi bagaimana perpustakaan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Inilah yang menjadi semangat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa penguatan literasi bukan hanya menjadi tanggung jawab perpustakaan, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui kolaborasi lintas sektor.

Dalam hal ini, perpustakaan desa diharapkan dapat berkembang menjadi ruang belajar dan pemberdayaan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, ibu rumah tangga, masyarakat umum, hingga generasi muda.

Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, PKK, Posyandu, sekolah, komunitas, TBM, dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan.

“Literasi tidak boleh hanya menjadi urusan perpustakaan. Literasi adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengajak para penggerak literasi di tingkat desa agar lebih aktif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghadirkan program yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan warga. Dengan begitu, perpustakaan tidak hanya berperan meningkatkan minat baca, tetapi juga mendorong kualitas sumber daya manusia, membuka peluang produktivitas, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Ia berharap kolaborasi dan sinergi berbagai pihak terus diperkuat sehingga perpustakaan benar-benar menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Kalimantan Selatan yang cerdas, berdaya, produktif, dan sejahtera.

“Jangan menunggu masyarakat datang ke perpustakaan. Perpustakaanlah yang harus semakin aktif hadir dan mendekat kepada masyarakat. Mari kita jemput kebutuhan masyarakat, kita hadirkan pengetahuan yang mereka perlukan, dan kita ciptakan kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung,” pungkasnya.

(Adv/Ang)