Gubernur Kalsel H. Muhidin Perkuat Pokmaswas, Cegah Penangkapan Ikan Ilegal di HSS

Foto Bersama Usai Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pokmaswas di Aula Dinas Perikanan Kabupaten HSS

JURNALKALIMANTAN.COM, HULU SUNGAI SELATAN – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan sumber daya perikanan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kamis (19/11/2026), ini merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian ekosistem perairan sekaligus mencegah praktik penangkapan ikan ilegal dan merusak.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta nelayan.

Pembinaan diikuti pengurus dan anggota Pokmaswas dari berbagai kecamatan di HSS, didampingi Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten HSS.

Kepala Dislautkan Kalsel, Rusdi Hartono, melalui Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), menyampaikan bahwa keberadaan Pokmaswas sangat penting dalam membantu pemerintah mengawasi potensi perairan rawa dan sungai yang rentan terhadap praktik destructive fishing, seperti penggunaan setrum dan racun.

“Sejalan dengan arahan Gubernur Kalsel, Bapak H. Muhidin, kami terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Pokmaswas merupakan mitra strategis pemerintah yang berperan penting dalam pengawasan langsung di lapangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, melalui pembinaan tersebut, anggota Pokmaswas dibekali pemahaman mengenai regulasi perikanan terbaru, standar operasional prosedur (SOP) pemantauan yang aman, serta mekanisme pelaporan cepat apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis, dialog interaktif, serta pemetaan berbagai kendala pengawasan di lapangan.

Dalam diskusi, peserta turut menyampaikan kebutuhan dukungan sarana dan prasarana pengawasan serta pentingnya memperkuat koordinasi antara Pokmaswas, dinas terkait, dan aparat penegak hukum.

Melalui pembinaan ini, Dislautkan Kalsel berharap Pokmaswas semakin mandiri dan optimal menjalankan fungsi pengawasan.

Dengan demikian, kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga, praktik penangkapan ikan yang merusak dapat dicegah, serta keberlanjutan usaha nelayan tradisional di Kabupaten HSS semakin terjamin.

(Sumber: Dislautkan Kalsel)