AKKSINDO dan KHI Deklarasikan Vredeburg Charter 2026, Perkuat Ekosistem Kreator Sejarah

Privy dalam Temu kreator Vredeburg (dok. Privy)

JURNALKALIMANTAN.COM, YOGYAKARTA – Asosiasi Kreator Konten Sejarah Indonesia (AKKSINDO) bersama Komunitas Historia Indonesia (KHI) mendeklarasikan Vredeburg Charter 2026 atau Piagam Kreator Konten Sejarah Indonesia di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, belum lama tadi.

Deklarasi tersebut menjadi bagian dari Temu Kreator Konten Sejarah Nasional (TKKSN) yang mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku industri kreatif, dan kreator konten dari berbagai daerah.

Ketua Umum AKKSINDO, Asep Kambali, mengatakan kreator konten sejarah memiliki tanggung jawab menjaga memori kolektif bangsa. Karena itu, penyajian sejarah perlu didasarkan pada riset dan metodologi yang akurat, sekaligus dikemas secara menarik, inklusif, dan edukatif.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dalam arahannya menilai konten digital berbasis sejarah dan budaya berpotensi menjadi penggerak ekonomi kreatif. Menurutnya, karya kreator perlu dikembangkan menjadi kekayaan intelektual yang terlindungi hukum dan memiliki nilai komersial.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, melalui sambutan video menekankan pentingnya literasi sejarah di ruang digital untuk menjaga identitas dan karakter bangsa. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito, juga mengingatkan perlunya penggunaan arsip primer untuk mencegah disinformasi dan pendangkalan narasi sejarah.

Dalam forum tersebut, sejumlah pembahasan mencakup riset sejarah, kewirausahaan budaya, keamanan digital, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), hingga monetisasi karya kreator.

Puncak kegiatan ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan Vredeburg Charter 2026 menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang difasilitasi Privy. Penandatanganan dilakukan Asep Kambali, Chief Information Officer Privy Krishna Chandra, serta tiga perwakilan kreator konten, disaksikan Direktur Konten Digital Kementerian Ekonomi Kreatif, Yuana Rochma Astuti.

Piagam tersebut memuat lima pilar kebudayaan digital Indonesia, yakni mewujudkan ruang digital yang berdaulat, aman, dan bertanggung jawab; membangun ruang digital yang mendidik; mengembangkan ekonomi kreatif yang mandiri; memperkuat peran keluarga dan jejaring antarkomunitas; serta menumbuhkan kesadaran sejarah dan kepribadian budaya bangsa.

Melalui deklarasi ini, AKKSINDO dan KHI bersama para pemangku kepentingan mendorong kemajuan teknologi digital berjalan seiring dengan upaya menjaga memori sejarah, melindungi karya intelektual, dan meningkatkan kesejahteraan kreator. (Viz)