JURNALKALIMANTAN COM, BANJARMASIN – Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Selatan hingga kini masih belum menunjukkan kejelasan. Minimnya informasi perkembangan membuat publik mempertanyakan kelanjutan proyek tersebut.
Anggota DPRD Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin (Bang Dhin) hari ini menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait progres pembangunan jalur kereta api.
Menurutnya, wacana proyek ini telah bergulir selama bertahun-tahun, namun belum diikuti langkah konkret yang dapat memberi kepastian kepada masyarakat. Ia menilai publik seolah terus disuguhi janji tanpa kejelasan realisasi.
Bang Dhin meminta pemerintah pusat menyampaikan informasi faktual mengenai status proyek, termasuk alasan belum adanya alokasi anggaran pembangunan jalur kereta api baru dalam rencana tahun 2026.
“Kondisi harus disampaikan apa adanya. Kepastian informasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan, pembangunan jalur kereta api bukan sekadar proyek transportasi, melainkan bagian dari strategi besar penguatan konektivitas dan efisiensi logistik di Kalimantan Selatan. Jalur ini diharapkan mampu menekan biaya distribusi, membuka akses ekonomi baru, serta meningkatkan mobilitas masyarakat.
Meski rencana jalur Banjarmasin–Tabalong hingga jaringan Trans Kalimantan kerap dibahas, hingga kini belum ada progres fisik yang dapat dijadikan tolok ukur.
Bang Dhin juga menyoroti persoalan pendanaan yang disebut-sebut menjadi hambatan utama. Menurutnya, ketidakjelasan skema pembiayaan dan keterlibatan investor perlu disampaikan secara terbuka agar solusi dapat dirumuskan bersama.
“Transparansi soal pendanaan bukan untuk saling menyalahkan, tetapi agar semua pihak bekerja dengan informasi yang sama,” tegasnya.
Selain menunggu keputusan pusat, ia menilai pemerintah daerah perlu bersikap lebih proaktif dengan meningkatkan kesiapan proyek di tingkat lokal. Mulai dari penyusunan kajian kelayakan berbasis data, pemetaan potensi logistik, penyiapan koridor lahan, hingga integrasi dalam RTRW.
Eksplorasi skema pembiayaan alternatif seperti KPBU serta penguatan koordinasi lintas sektor juga dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik investasi.
“Kalimantan Selatan harus menunjukkan kesiapan. Dengan perencanaan matang dan komunikasi yang baik, peluang percepatan pembangunan akan jauh lebih besar,” tutup Bang Dhin. (YUN)
