Bang Dhin Dorong Percepatan Belanja dan Transparansi Pengelolaan Anggaran

Muhammad Syaripudin, Anggota DPRD Kalsel

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tercatat mencapai Rp2,9 triliun.

SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan pembiayaan netto terhadap realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Keberadaan SILPA ini bisa mencerminkan dua hal: sebagai indikator efisiensi dan kehati-hatian pengelolaan anggaran, atau justru mengindikasikan adanya persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

[feed_them_social cpt_id=59908]

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syaripuddin, menyampaikan pandangan kritisnya terkait besarnya SILPA dalam laporan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut.

Menurut politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Bang Dhin ini, besarnya SILPA dapat disebabkan oleh dua hal, yakni efisiensi anggaran atau belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan oleh Pemerintah Provinsi.

“Umumnya banyak faktor yang menyebabkan SILPA, misalnya karena kegiatan yang tidak terlaksana hingga akhir tahun anggaran, efisiensi belanja, realisasi pendapatan yang melampaui target, keterlambatan dana transfer pusat, adanya surplus, kendala regulasi, hingga revisi kebijakan,” ujarnya saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Senin (23/6/2025).

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel ini mendorong agar Pemerintah Provinsi dapat memanfaatkan SILPA secara cermat dan terencana untuk anggaran tahun berikutnya, agar benar-benar menjadi modal pembangunan yang bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat.

“Dalam rencana dan pelaksanaan anggaran ke depan, perlu ada percepatan realisasi belanja sejak awal tahun, proyeksi pendapatan yang lebih akurat dan berbasis potensi riil,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun dan mengarahkan anggaran ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur dasar.

“Pelibatan publik dalam pengawasan juga menjadi kunci untuk menjamin akuntabilitas dan kemanfaatan anggaran bagi masyarakat,” pungkasnya. (YUN)

[feed_them_social cpt_id=57496]