JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pemerintah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan tersebut diambil melalui Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadan yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur, Selasa (17/2/2026).
Keputusan pemerintah ini berbeda dengan ketetapan Muhammadiyah, yang sebelumnya menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
“Melalui Sidang Isbat, pemerintah menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menteri Agama dalam konferensi pers usai sidang.
Menag menjelaskan, musyawarah Sidang Isbat mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama bersama ormas-ormas Islam.
Proses tersebut juga dikonfirmasi oleh laporan petugas pengamat di sedikitnya 96 titik pengamatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
.
Berdasarkan hasil paparan, ketinggian hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih berada di bawah ufuk, dengan rentang antara -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Sementara sudut elongasi berada pada kisaran 0° 56‘ 23“ (0,94°) hingga 1° 53‘ 36“ (1,89°).
“Artinya, secara hisab posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria visibilitas hilal yang ditetapkan MABIMS,” jelas Menag.
Kriteria MABIMS forum Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, mensyaratkan tinggi hilal minimum 3 derajat dan sudut elongasi minimum 6,4 derajat.
Selain itu, hasil hisab tersebut diperkuat oleh laporan rukyat di lapangan. Dari 96 titik pengamatan di seluruh provinsi, tidak satu pun melaporkan terlihatnya hilal.
Bahkan, menurut Menag, negara-negara Islam lain juga belum memenuhi kriteria imkan rukyat, termasuk kalender Hijriah global versi Turki yang tidak memulai Ramadan pada keesokan harinya.
“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” tegasnya.
Menag berharap keputusan ini dapat menjadi momentum bagi umat Islam di Indonesia untuk memulai ibadah puasa secara bersama-sama.
Ia juga mengimbau agar perbedaan penetapan awal Ramadan tidak menjadi sumber perpecahan.
“Perbedaan hendaknya dimaknai sebagai kekayaan dan mozaik indah bangsa Indonesia. Kita telah terbiasa hidup dalam perbedaan, namun tetap kokoh dalam persatuan,” ujarnya.
Sidang Isbat turut dihadiri Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar, serta Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.
Hadir pula perwakilan dari BMKG, BRIN, Badan Informasi Geospasial, Planetarium Jakarta, para ahli falak dan astronomi, serta pimpinan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam.
(Kemenag/Ang)
