Dinas Pendidikan HST Bekali 35 Bendahara BOSP Tata Kelola Keuangan

Dinas pendidikan kabupaten hulu sungai tengah tingkatkan kapasitas 35 bendahara bantuan operasional satuan pendidikan jenjang SMP.

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) berupaya meningkatkan kapasitas 35 bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui kegiatan bimbingan teknis penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan dana BOSP. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang tertib, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Kegiatan yang dihadiri Irban 1 Inspektorat HST tersebut digelar pada 15-17 Oktober dan bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang tertib, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Kepala Dinas Pendidikan HST, Muhammad Anhar, mengatakan bahwa kompetensi bendahara sekolah memiliki peran penting dalam memastikan dana operasional pendidikan dikelola sesuai ketentuan dan kebutuhan satuan pendidikan.

“Pengelolaan dana BOSP tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi juga bagaimana perencanaan, penatausahaan, dan pelaporannya dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, peningkatan kapasitas bendahara sekolah menjadi hal yang penting,” ujarnya, Senin (19/10/2026)

Ia menjelaskan, pengelolaan dana BOSP memiliki sejumlah tahapan yang membutuhkan ketelitian, mulai dari penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pencatatan transaksi keuangan, pemenuhan kewajiban perpajakan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Selain itu, perkembangan regulasi dan penggunaan aplikasi pelaporan keuangan juga menuntut bendahara sekolah untuk terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis agar pelaksanaan administrasi berjalan sesuai ketentuan.

“Melalui bimbingan teknis ini, kami ingin memastikan para bendahara memiliki pemahaman yang lebih baik dan keterampilan praktis dalam mengelola dana BOSP. Dengan demikian, berbagai kendala dalam penganggaran maupun pelaporan dapat diatasi dan kesalahan administrasi bisa diminimalkan,” tambahnya.

Kegiatan ini menyasar 35 bendahara BOSP SMP se-Kabupaten HST serta satu orang admin BOS Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan HST, dengan total peserta sebanyak 36 orang.

Ruang lingkup kegiatan meliputi pengarahan kebijakan pengelolaan dana BOSP terkini, praktik penyusunan RKAS, penatausahaan keuangan, pengelolaan bukti transaksi, perpajakan bendahara, dan manajemen kas sekolah. Peserta juga akan mengikuti praktik penyusunan laporan pertanggungjawaban bulanan dan tahunan serta simulasi penyelesaian kendala melalui aplikasi pelaporan BOSP.

Untuk membantu peserta menghadapi persoalan yang terjadi di sekolah masing-masing, kegiatan turut dilengkapi sesi klinik pendampingan kasus. Dalam sesi ini, peserta dapat membahas kendala terkait penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan, kemudian menyusun rencana tindak lanjut untuk diterapkan setelah kegiatan selesai.

Bimtek dirancang berlangsung selama tiga hari secara tatap muka dengan menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan. Narasumber akan menyampaikan materi kebijakan pengelolaan keuangan dan BOSP terkini, memandu praktik teknis, serta memberikan pendampingan atas kendala yang dihadapi peserta.

Metode pelaksanaan mengutamakan praktik dan penyelesaian masalah. Peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi, tetapi juga berlatih menyusun dokumen perencanaan, melakukan pencatatan keuangan, serta menyimulasikan proses pelaporan melalui aplikasi yang digunakan.

Anhar berharap, hasil kegiatan tersebut dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan di masing-masing satuan pendidikan.

“Harapannya, setelah mengikuti bimtek ini, para bendahara mampu menyusun perencanaan dan laporan keuangan dengan lebih baik, melaksanakan penatausahaan secara tertib, serta memenuhi kewajiban pelaporan tepat waktu. Peningkatan kapasitas ini diharapkan berdampak pada pengelolaan dana BOSP yang semakin akuntabel di setiap sekolah,” tuturnya.

Secara langsung, kegiatan ini menargetkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme 36 peserta, tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan BOSP sesuai standar yang berlaku, serta tersedianya rencana tindak lanjut dari seluruh peserta.

Dinas Pendidikan HST menargetkan sekurang-kurangnya 90 persen SMP dapat menyampaikan laporan penggunaan dana BOSP sesuai tenggat waktu dan melaksanakan penatausahaan serta kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

Melalui kegiatan ini, peningkatan kompetensi bendahara diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan satuan pendidikan sehingga dana operasional sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. (Rz)