JURNALKALIMANTAN.COM, KOTABARU – Keterlambatan penerbitan dokumen kapal membuat aktivitas sejumlah nelayan di Kabupaten Kotabaru terkendala. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas melaut, tetapi juga menambah beban biaya operasional dan berdampak terhadap penghasilan keluarga nelayan.
Menyikapi persoalan itu, DPRD Kabupaten Kotabaru bersama pemerintah daerah dan instansi terkait menyepakati pemberian toleransi hingga akhir Desember 2026 bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin, yakni Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili warga dan kelompok nelayan.
Dalam RDP tersebut, Usman menyampaikan keluhan nelayan mengenai proses penerbitan dokumen kapal yang belum rampung meski telah berlangsung selama beberapa bulan.
Akibatnya, sebagian nelayan mengalami kesulitan menjalankan aktivitas melaut. Mereka berharap ada kepastian penyelesaian dokumen serta koordinasi yang lebih intensif antara pemilik kapal dan instansi berwenang.
Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan bahwa kendala penerbitan dokumen berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin menyatakan, pihaknya memberikan toleransi terkait rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang masih menyelesaikan pengurusan dokumen.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Dukungan penyelesaian persoalan juga disampaikan Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk membantu nelayan sekaligus memastikan pengawasan aktivitas pelayaran tetap berjalan.
Anggota DPRD dalam pembahasan turut mengingatkan agar penyelesaian persoalan administrasi tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Pasalnya, terhambatnya aktivitas melaut turut memengaruhi pendapatan anak buah kapal (ABK) dan keluarga nelayan.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah kesepakatan sebagai tindak lanjut. Di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat proses penerbitan sertifikat kapal, serta mendorong nelayan segera melengkapi dokumen perikanan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyelesaikan persoalan dokumen perikanan.
Melalui langkah tersebut, DPRD dan pemerintah daerah berharap kendala administrasi kapal tidak terus menghambat mata pencaharian nelayan. Kepastian dokumen, keselamatan pelayaran, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir pun diharapkan dapat berjalan beriringan.
(Adv/Eca)
