Dirikan 4 Baliho, Para Sopir Hauling Tapin Sampaikan Surat Terbuka Ke Presiden Jokowi

JURNALKALIMANTAN.COM, TAPIN – Puluhan sopir angkutan batu bara menyambangi salah satu perusahaan pertambangan di Kabupaten Tapin.
Kedatangan mereka ini untuk mendirikan baliho surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Kapolri, dan para pejabat di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejak pukul 17.00 WITA, para sopir ini mulai berkumpul dan memasang empat baliho berukuran 3×2 m. Dalam surat terbuka itu, juga disebut Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kapolda, Danrem 101/Antasari, Bupati Tapin, Ketua DPRD Tapin, Kapolres Tapin, Dandim 1010/Tapin.

Dalam surat terbuka itu, para sopir hauling ini menyatakan: “Kami Mohon _police line underpass_ KM 101 Antang Gunung Meratus DIBUKA KEMBALI, dikarenakan merugikan kami yang menggantungkan hidup di sini, puluhan tongkang, ribuan truk, ribuan sopir, ratusan mekanik, puluhan ribu orang bergantung aktivitas ini. Tolong jangan jadikan kami pengangguran. TOLONG KAMI!!! Beras, lauk, Minyak Goreng di Rumah sudah habis”.

Salah seorang warga yang juga menjadi sopir angkutan Sanun Sunarwanto mengatakan, dibuatnya surat terbuka ini dikarenakan tidak ada kejelasan dibukanya kembali jalan hauling tersebut, yang merupakan mata pencaharian mereka bertahun-tahun.

“Hingga saat ini tidak ada kejelasan kapan jalan hauling akan dibuka. Kami nekat membuat surat terbuka, karena hidup keluarga ribuan sopir sedang terancam oleh _police line_ dan blokade jalan KM 101,” jelasnya.

Sanun menguraikan, ada ribuan sopir angkutan yang tidak bisa bekerja akibat penutupan jalan, karena selama ini terdapat 16 kode truk angkutan batu bara yang melalui jalan tersebut, dengan setiap kode masing-masing 100 truk, sehingga total ada 1.600 truk yang tidak beroperasi. 

“Total 3.200 sopir angkutan yang terdampak dan terancam pengangguran apabila jalan hauling tidak segera dibuka,” jelasnya.

Sanun meminta kepada pihak berwenang segera membuka blokade dan mengizinkan para sopir kembali bekerja. 

“Jika memang terdapat persoalan di antara perusahaan, seharusnya hal ini tidak menjadikan sopir dan pekerja tambang sebagai korban,” keluhnya.

“Kami hanya ingin bekerja dan menghidupi keluarga kami. Ada pengadilan yang bisa menyelesaikan masalah jika ada sengketa. Semoga surat terbuka ini dibaca Presiden Jokowi dan kami bisa bekerja kembali,” beber Sanun.(SN)