JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (12/8/2026), di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, M.M., H. M. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., dan Desy Oktavia Sari.
Hadir Gubernur Kalsel H. Muhidin, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Mengusung tema “Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju”, Hari Jadi ke-76 menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan Kalsel sekaligus memperkuat komitmen membangun Banua.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel H. M. Alpiya Rakhman membacakan sejarah singkat terbentuknya Provinsi Kalsel. Cikal bakal Kalsel berawal dari Provinsi Borneo yang beribu kota di Banjarmasin setelah Proklamasi Kemerdekaan RI.
Kalsel kemudian menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang berlaku sejak 1 Januari 1957, dengan H. Sarkawi sebagai gubernur pertama. Sementara Hari Jadi Provinsi Kalsel ditetapkan pada 14 Agustus 1950.
Gubernur Kalsel H. Muhidin mengapresiasi sinergi DPRD dan Pemprov Kalsel dalam mendukung pembangunan daerah.
“Tema tahun ini mengajak kita menjaga nilai daerah, bekerja cepat dan tepat, serta mewujudkan Kalsel yang semakin maju,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman memaparkan sejumlah capaian pembangunan sepanjang 2026.
Kalsel di antaranya masuk lima besar nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berkinerja tinggi, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 secara berturut-turut, serta mencatat kemajuan dalam penanganan stunting dan kemiskinan.
Menurut Hasnuryadi, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, ulama, dan masyarakat.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK menegaskan, Hari Jadi bukan sekadar seremoni, tetapi momentum memperkuat kebersamaan dalam pembangunan.
“Sinergi DPRD dan Pemprov menjadi modal penting untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan,” tegasnya. (YUN)
