JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), menggelar koordinasi dan pendampingan tindak lanjut perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Kegiatan yang melibatkan pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan jajaran teknis ini, berlangsung di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota, Rabu (10/9/2025).
Wali Kota H. Muhammad Yamin HR menegaskan, langkah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Koordinasi ini kami lakukan agar upaya perbaikan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja di Kota Banjarmasin, dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai rekomendasi dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Yamin, dokumen perencanaan jangka menengah tahun 2025–2029 harus benar-benar berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami sangat mengharapkan arahan dan masukan dari Kemenpan RB, agar pohon kinerja Pemkot Banjarmasin dapat menjadi dasar perencanaan yang jelas, terukur, dan berfokus pada peningkatan layanan masyarakat menuju Banjarmasin Maju Sejahtera,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kemenpan RB Budi Prawira, menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam menyusun strategi peningkatan kinerja.
“Buktikan apakah tim pendamping kita hari ini efektif. Ke depan, kami harap Banjarmasin bisa lebih mandiri, tidak selalu bergantung pada pusat. Peran organisasi perangkat daerah (OPD) harus kuat, karena kepala OPD itu ibarat menteri yang punya strategi di daerah. Jadi, masukan dari tim teknis maupun hasil bimtek perlu didengar, tapi keputusan strategi tetap di tangan pemerintah daerah,” tegasnya.
Budi juga menambahkan, agar tim pendamping internal lebih aktif dalam proses evaluasi sebelum mengajukan laporan ke pusat.
“Kalau sudah disaring dengan baik di tingkat daerah, strategi dan solusi bisa lebih tepat sasaran. Dengan begitu, capaian kinerja tidak hanya administratif, tetapi benar-benar terukur dan memberi dampak nyata,” ucapnya.
Sinergi ini diharapkannya mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi hasil, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
(Hik/Ang)
