JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel terkait hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2024.
Sedikitnya terdapat 400 poin rekomendasi yang wajib diselesaikan Pemprov Kalsel paling lambat awal Desember tahun ini. “Saat ini beberapa sudah dilengkapi. Ini tentu berkat kerja keras inspektorat dan Sekda dalam memanggil dinas-dinas untuk melengkapi,” ujar Gubernur H. Muhidin usai penandatanganan Komitmen Bersama Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan antara BPK Perwakilan Kalsel, Pemerintah Daerah, dan DPRD se-Kalsel di Banjarbaru, Kamis (25/9/2025).
Muhidin menegaskan, apabila ada pihak yang bertanggung jawab namun tidak memenuhi kewajibannya, maka masalah tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalsel Adriyanto mengungkapkan masih ada beberapa Unit Pelaksana Daerah (UPD) yang belum sepenuhnya memahami mekanisme tindak lanjut rekomendasi. Salah satunya terkait kasus ketika pihak yang bertanggung jawab telah meninggal dunia. “Kerugian negara tidak mengenal kadaluarsa. Karena itu, mekanisme penanganannya tetap harus dipastikan jelas,” tegasnya.
Untuk mempercepat tindak lanjut, BPK melakukan telaahan terhadap permasalahan finansial maupun non-finansial agar lebih mudah dijalankan oleh UPD terkait.
Penandatanganan komitmen dilakukan secara simbolis oleh Gubernur H. Muhidin bersama Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK dan Kepala BPK Perwakilan Kalsel Adriyanto, kemudian dilanjutkan oleh para bupati/wakil bupati dan DPRD kabupaten/kota se-Kalsel.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Muhidin menyampaikan terima kasih atas opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang telah 13 kali berturut-turut diberikan kepada Pemprov Kalsel, meski dengan sejumlah catatan perbaikan. “Kami Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK,” tegasnya.
Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK turut mengapresiasi kerja sama BPK dengan pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan keuangan. Ia meyakini Gubernur H. Muhidin bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dan jajaran akan menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai harapan.
Acara ini juga dihadiri para Sekda kabupaten/kota se-Kalsel, kepala inspektorat, pejabat BPK, serta pihak terkait lainnya. Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi langkah penting untuk memastikan tindak lanjut temuan BPK, memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
(Sumber : Biro Adpim)
