JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Badan Anggaran (Banggar), mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Pasalnya, pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan DPRD Kalsel dinilai sebagai yang tercepat di Indonesia.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, menyampaikan bahwa percepatan tersebut bukan semata-mata mengejar ketepatan waktu, melainkan sebagai wujud komitmen legislatif dan eksekutif dalam menghadirkan perencanaan anggaran yang berpihak pada masyarakat.
“Dalam menyusun KUA-PPAS 2026, kita ingin memastikan setiap program benar-benar berdampak langsung. Jangan hanya sekadar tertulis di anggaran, tapi tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Kalau tidak realistis, lebih baik tidak dianggarkan,” tegas Kartoyo.
Pernyataan itu disampaikan Kartoyo saat membuka Focus Group Discussion (FGD) antara Banggar DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel di Jakarta, Senin (21/7/2025). Turut hadir mendampingi, Wakil Ketua DPRD Kalsel H. M. Alpiya Rakhman.
Kartoyo menjelaskan, FGD ini menjadi bagian penting dari proses penyusunan anggaran agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026.
“Tahun depan masih akan diwarnai ketidakpastian global, tingginya kebutuhan infrastruktur dasar, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik. Karena itu, penyusunan anggaran harus harmonis dan penuh kehati-hatian,” jelasnya.
Ia menargetkan minimal 80 persen program yang dianggarkan dapat terealisasi dan memberikan dampak nyata. Jika tidak sesuai, Kartoyo menilai lebih baik program tersebut tidak dianggarkan sama sekali.
“FGD ini bukan hanya rutinitas, tapi forum penting untuk merumuskan arah kebijakan fiskal daerah yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Roy John Erasmus, S., memberikan apresiasi atas langkah cepat DPRD Kalsel dalam menyusun dan membahas perubahan APBD 2025.
“Kami sangat mengapresiasi DPRD Kalsel. Setelah pelantikan kepala daerah dan anggota legislatif, mereka langsung bergerak cepat. Kalsel bahkan menjadi provinsi pertama se-Indonesia yang menyelesaikan pembahasan perubahan APBD,” ujarnya.
Roy John menilai langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung tertib perencanaan keuangan daerah yang sejalan dengan arah kebijakan nasional. Ia berharap keberhasilan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
“Semoga FGD ini menghasilkan rumusan kebijakan yang solid dan selaras dengan RPJMN, RPJMD, dan kebijakan nasional, demi pembangunan Kalimantan Selatan yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.(YUN)
