JURNALKALIMANTAN.COM, SURABAYA – Komisi I DPRD Kalsel melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka studi komparasi penguatan tata kelola hak dan kewajiban anggota DPRD, Jumat (19/12/2025).
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Habib Hamid Bahasyim yang bertujuan untuk memperoleh referensi serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait implementasi kebijakan kelembagaan, khususnya pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Habib Hamid menjelaskan, studi komparasi ini dilakukan untuk mempelajari praktik yang telah berjalan di DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus mengevaluasi aspek-aspek yang masih memerlukan penyesuaian agar tetap sejalan dengan regulasi dan prinsip kehati-hatian.
“Melalui kunjungan ini, kami menggali informasi mengenai kebijakan yang sudah dapat diterapkan, serta hal-hal yang masih perlu dikaji lebih lanjut agar pelaksanaannya benar-benar sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Ia menambahkan, sejumlah materi yang dibahas antara lain mekanisme pendukung pelaksanaan tugas anggota DPRD, seperti pengaturan kegiatan kedewanan, pelaksanaan reses, serta aktivitas lain yang berkaitan langsung dengan fungsi representasi dan pengawasan di daerah pemilihan.
Menurutnya, meskipun terdapat kesamaan pengaturan dalam tata tertib DPRD di berbagai daerah, setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga memerlukan pembahasan yang matang sebelum diterapkan.
“Beberapa kebijakan di daerah lain memang telah berjalan dengan baik, namun tidak serta-merta bisa diterapkan begitu saja. Perlu kajian mendalam dan kesepahaman bersama agar tetap selaras dengan tugas pokok dan fungsi DPRD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Habib Hamid menegaskan bahwa hasil studi komparasi tersebut akan dibahas secara internal bersama Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel untuk dirumuskan secara bijak dan terarah.
“Hasil kunjungan kerja ini akan kami diskusikan bersama Banmus, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar terukur, bertanggung jawab, dan tidak keluar dari koridor tugas sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
Ia berharap, melalui studi komparasi ini, DPRD Kalsel dapat terus meningkatkan kualitas kelembagaan serta memastikan setiap kebijakan yang dijalankan mendukung pelaksanaan tugas DPRD secara profesional, akuntabel, dan aman. (YUN)
