JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, di Lapangan Pangkalan Udara (Lanud) Syamsuddin Noor, Banjarbaru, Kamis (7/8/2025).
Menteri Hanif didampingi Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dan Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan.
Gubernur Kalsel H. Muhidin menyampaikan apresiasi kepada Menteri LHK atas kehadiran dan kepemimpinan dalam apel siaga dan gelar pasukan.
“Status kita saat ini siaga. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat. Pagi ini, kami juga telah meninjau langsung titik api di kawasan Banjarbaru dan Martapura,” ungkap Gubernur seusai apel.
Ia mengungkapkan adanya temuan titik api dan aktivitas pembukaan lahan di sejumlah lokasi. Tindak lanjut pun segera dilakukan oleh Polda Kalsel.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika ditemukan, maka akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.
Gubernur Muhidin juga menyebut bahwa menurut laporan Kementerian LHK, kebakaran hebat saat ini lebih banyak terjadi di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Ia berharap modifikasi cuaca yang dilakukan di wilayah tersebut membawa hujan juga ke Kalimantan Selatan.
“Kemarin saya dengar dari Pak Menteri bahwa mereka sudah melakukan modifikasi cuaca. Mudah-mudahan hujannya sampai ke kita,” ucapnya sembari tersenyum.
Menurutnya, dua hari terakhir Kalimantan Selatan sudah diguyur hujan lebat, yang menjadi berkah tersendiri untuk mengurangi risiko kebakaran lahan.
Sementara itu, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa Karhutla merupakan bencana yang sangat serius. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan dan ekonomi masyarakat.
“Penanganan Karhutla harus dilakukan secara luar biasa, terpadu dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan peralatan untuk mendukung penanganan Karhutla di daerah. Ia menekankan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi, harus dilakukan secara tegas.
Mengacu pada arahan Presiden RI, Hanif menyebut bahwa musim kemarau diprediksi belum berakhir hingga bulan Oktober. Karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan sedini mungkin.
“Status siaga harus diberlakukan sejak dini. Tingkatkan deteksi dini dan respon cepat, lakukan patroli rutin, serta perkuat koordinasi lintas sektor. Sinergi antara pemda, TNI/Polri, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan,” jelasnya dari atas podium.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap perusahaan memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan Karhutla di wilayah konsesinya, dan hal itu tak bisa ditawar-tawar. Selain itu, Kementerian LHK terus mendorong pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Desa Tangguh Bencana (DTB) di berbagai daerah rawan.
“Pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi, harus ditindak tegas sesuai aturan berlaku. Ini penting untuk menimbulkan efek jera,” pungkasnya.
Apel ini turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan Forkopimda Kalsel, di antaranya Juru Bicara Kantor Staf Presiden Ujang Komarudin, Kepala Balai Dalkarhut Kalimantan Yudho Shekti Mutiko, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Kabinda Kalsel Brigjen Pol Nurrullah, serta Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan.
Sebagai informasi, Kementerian LHK mencatat bahwa dalam periode 1 Januari hingga 22 April 2025, total luas kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 3.207 hektare, terdiri dari 1.227 hektare di lahan gambut (38%) dan 1.980 hektare di tanah mineral (62%). Sebanyak 27 perusahaan telah disegel berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.
Apel siaga tersebut diikuti oleh ratusan personel dari TNI/Polri, Pertamina, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Satpol PP, serta kelompok masyarakat peduli api.
(Adpim/Ang)
