Karhutla Marak, Firman Yusi Dorong Pemerintah Perhatikan Unit Penanggulangan Bencana Swadaya

Firman Yusi, Sekretaris fraksi PKS DPRD Kalsel

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Tingginya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan belakangan ini tak hanya berdampak pada kualitas udara yang sempat disebut lebih buruk dari Jakarta, namun juga berimbas pada beban kerja Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) yang turut meningkat.

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Firman Yusi, S.P., lembaga berbasis relawan ini kontribusinya sangat besar dalam usaha menekan perluasan karhutla.

[feed_them_social cpt_id=59908]

Oleh karena itu tegasnya, masyarakat dan pemerintah daerah sudah seharusnya berterima kasih dan memberikan apresiasi.

“Saat ini kita berada di musim kemarau yang cukup kering, sehingga kasus kebakaran permukiman, hutan, dan lahan mengalami peningkatan. Pemerintah tidak bisa menangani kondisi ini sendirian, di lapangan kita semua sudah merasakan betapa peran unit-unit swadaya ini besar artinya,” ujar Firman kepada jurnalkalimantan.com, belum lama tadi.

Oleh sebab itu, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalsel 5 (Tabalong, Hulu Sungai Utara, dan Balangan) ini, berharap pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memperhatikan kondisi mereka.

“Saya dapat informasi, tidak sedikit unit penanggulangan bencana swadaya yang sekarang mulai menghadapi kesulitan operasional karena maraknya kebakaran, baik permukiman maupun hutan dan lahan. Karena mereka hadir atas inisiatif warga dan berbasis relawan, operasionalnya selama ini mengandalkan dana swadaya, ada yang didapat dari donasi warga, bahkan tak jarang menggunakan dana dari para pendiri dan pengurusnya,” lanjut Firman.

Ia juga menyampaikan imbauan agar pemerintah memberikan perhatian khusus selama karhutla marak seperti sekarang.

“Pemerintah daerah pasti punya dana penanggulangan bencana, baik yang sudah dialokasikan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun berbentuk BTT (Belanja Tidak Terduga), bahkan sangat memungkinkan untuk pemerintah daerah menggalang dukungan badan-badan usaha swasta melalui CSR-nya,” lanjut Firman.

“Dalam kondisi sekarang, sahabat relawan kita sedang fokus untuk bahu-membahu mengatasi bencana tanpa sempat memikirkan operasionalnya, di sinilah perlu segera pemerintah memfasilitasi mereka. Jangan lupakan juga dukungan perlindungan keselamatan selama para sahabat relawan ini bekerja,” pungkasnya.

(YUNN)

[feed_them_social cpt_id=57496]