JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di sebuah hotel di Banjarmasin, Selasa (31/03/2026).
Kegiatan ini dibuka Wakil Wali Kota Hj. Ananda, yang hadir mewakili Wali Kota. Turut mendampingi Kepala Bappeda Litbang Ahmad Syauqi beserta jajaran kepala satuan kerja perangkat daerah, narasumber, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Musrenbang RKPD ini merupakan forum krusial untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah. Melalui forum ini, berbagai aspirasi, gagasan, dan kebutuhan masyarakat dihimpun untuk dituangkan ke dalam dokumen perencanaan.
Dalam sambutannya, Hj. Ananda memberikan apresiasi tinggi kepada Bappeda Litbang atas inisiasi kegiatan ini. Menurutnya, dokumen yang dihasilkan nantinya bukan sekadar formalitas administratif.
“Dokumen ini adalah wujud komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Banjarmasin,” ujar Wawali.
Selain pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, isu lingkungan menjadi sorotan utama dalam perencanaan tahun 2027.
Sebagai “Kota Seribu Sungai”, penanggulangan banjir, normalisasi sungai, dan penguatan sistem pengelolaan sampah menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
Ananda menegaskan, bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkup Pemkot, ritme kerja harus ditingkatkan secara signifikan.
“Pengelolaan sampah akan kita genjot semaksimal mungkin. Kalau dulu ibaratnya gigi tiga, sekarang kita harus masuk gigi lima, gaspol untuk menuntaskan berbagai persoalan pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 tetap berkiblat pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi (RPJMN dan RPJMD).
Beberapa poin strategis yang akan dikawal antara lain:
• Penanganan Kemiskinan Ekstrem;
• Pendidikan dan Kesehatan untuk Semua;
• Dukungan Program Nasional : Termasuk program pemberian makanan bergizi gratis;
• Pencapaian SPM : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum; dan
• 22 Program Prioritas Kepala Daerah.
“Fokus kita tetap pada percepatan penanganan sampah dan normalisasi sungai, serta memastikan pelayanan publik berjalan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkas Syauqi.
Melalui Musrenbang ini, Pemkot berharap dapat melahirkan perencanaan yang lebih terarah dan sinergis, demi mendorong kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Hik/Ahmad M)
