JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat bersama mitra kerja Rabu (11/06/2025) membahas draf awal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus IV, Athaillah Hasbi, S. didampingi Wakil Ketua Pansus Aulia Azizah.
Hadir sebagai mitra kerja perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel.
Wakil Ketua Pansus IV, Aulia Azizah, menyampaikan bahwa tujuan penyusunan raperda ini adalah untuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan usaha pertambangan.
“Payung hukum di tingkat daerah sangat penting untuk menciptakan sistem perizinan dan pengawasan yang lebih efektif dan efisien,” ujar Aulia seusai rapat.
Ia juga menyoroti keluhan masyarakat terkait proses perizinan yang dinilai rumit, memakan waktu lama, dan berbiaya tinggi.
“Banyak masyarakat mengeluhkan rumitnya prosedur perizinan. Raperda ini diharapkan dapat menyederhanakan proses tersebut, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pansus IV, Athaillah Hasbi, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menggali masukan dari berbagai pihak, termasuk melalui studi banding ke daerah lain. Salah satu agenda yang telah dijadwalkan adalah kunjungan kerja ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk merevisi draf raperda berdasarkan masukan yang telah disampaikan. Pembahasan akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, termasuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja tersebut untuk merumuskan pasal-pasal yang lebih spesifik, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan daerah Kalsel. (YUN)
