JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ribuan masyarakat dari berbagai elemen menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (1/9/2025) siang.
Pantauan di lapangan, massa yang tergabung dalam Aliansi Kalsel Bersatu terdiri dari mahasiswa, berbagai komunitas, hingga pengemudi ojek daring.
Mereka memenuhi jalan di depan gedung DPRD, sambil membawa spanduk, bendera, serta berbagai atribut aksi unjuk rasa.
Ratusan personel kepolisian yang dibantu TNI turut diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Unjuk rasa ini bertujuan menyampaikan aspirasi, sekaligus menuntut perhatian pemerintah atas sejumlah persoalan. Adapun tuntutan massa aksi adalah:
1. Reformasi DPR : Menuntut efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaan dana. Massa juga menegaskan agar Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK hadir secara langsung tanpa diwakilkan.
2. Reformasi Polri : Mendesak revisi UU Polri serta mengecam tindakan represif aparat terhadap masyarakat. Massa menuntut Kapolri bertanggung jawab, bahkan diminta mundur jika tidak ada komitmen perubahan.
3. Kasus Affan Kurniawan : Mendesak pengusutan tuntas dan pertanggungjawaban instansi terkait atas meninggalnya Affan Kurniawan.
4. Isu Lingkungan dan Agraria : Menolak rencana penetapan Taman Nasional Meratus, monopoli batu bara, serta konflik agraria sawit, khususnya di Kotabaru dan sejumlah wilayah di Kalsel.
5. Evaluasi Anggaran Negara : Mengkritisi program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), yang dinilai tidak tepat sasaran, sementara rakyat masih dibebani kenaikan pajak dan kesejahteraan tenaga pendidik rendah.
6. Pengesahan RUU : Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset serta Perlindungan Masyarakat Adat.
(Api/Ahmad M)
