Sementara itu, Direktur Utama PT AGM, Widada mengatakan, perusahaan akan berusaha mencari solusi terbaik menyikapi persoalan tersebut, bahkan menghormati proses hukum yang berjalan.
“Kita akan berusaha mencari solusi terbaik, sambil melakukan negosiasi dan mediasi dengan pihak terkait,” jelasnya didampingi kuasa hukum Heri Ponto.
Namun ini semua memerlukan waktu, sehingga yang terbaik adalah mengajukan izin untuk melintasi jalan negara agar perusahaan bisa tetap beroperasional, terutama sopir hauling dan tongkang batubara.
“Kita akan ajukan izin melintas ini sambil menunggu penyelesaian flyover. Jadi sifatnya sementara,” kata Widada, yang prihatin dengan kondisi sopir hauling dan tongkang batubara beserta keluarganya.
Rapat mediasi antara PT AGM dan PT TCT yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK berlangsung alot, bahkan sempat di skor hingga 2 jam lebih, mengingat tidak tercapai kesepakatan antara kedua perusahaan tersebut, dimana PT TCT menetapkan kenaikan tarif hingga enam kali lipat yang tidak bisa dipenuhi PT AGM untuk penggunaan lahan milik perusahaan tersebut.
Akhirnya, rapat memutuskan agar kedua perusahaan tersebut mencari solusi terbaik, termasuk menyelesaikan kontrak kerja dengan masing-masing pekerja serta memberikan kompensasi selama tidak beroperasional, akibat dipolice line jalan hauling di Km 101, mengingat perkara tersebut masih dalam proses di Pengadilan Negeri Tapin.
(Yunn)
