JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Wakil Ketua komisi II DPRD Kalsel Suripno Sumas,menggelar sosialisasi Pengelolaan Zakat kepada masyarakat, Ahad (8/3/2026).
Dalam kegiatan itu, Suripno sumas menyampaikan bahwa masyarakat selama ini telah mengenal Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), terutama dalam pengumpulan zakat fitrah. Namun, banyak yang belum mengetahui bahwa pengelolaan zakat memiliki dasar hukum yang diatur dalam undang-undang, termasuk ketentuan sanksinya.
“Selama ini masyarakat mengenal Baznas melalui pengumpulan zakat fitrah, tetapi belum mengetahui secara jelas bahwa pengelolaan zakat memiliki aturan dalam undang-undang,” ujar ketua fraksi PKB DPRD Kalsel ini.
Suripno juga mendorong pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan masyarakat. Menurutnya, UPZ tidak hanya berfungsi mengumpulkan zakat fitrah menjelang Idulfitri, tetapi juga dapat menghimpun berbagai potensi zakat lain seperti zakat mal.
Ia menilai, jika dikelola dengan baik melalui Baznas dan UPZ, potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat fakir dan miskin secara lebih berkelanjutan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan, Sugiarto Sumas, menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat harus dilakukan melalui lembaga resmi yang menghimpun dan menyalurkannya.
Menurutnya, pembentukan UPZ dapat menyesuaikan kondisi masyarakat. Jika jumlah jamaah di suatu tempat kecil, beberapa musala dapat bergabung membentuk satu UPZ agar pengelolaannya lebih efektif.
Ia mencontohkan, di Banjarmasin terdapat ribuan masjid dan musala, namun yang terlapor memiliki UPZ baru sekitar seperlimanya. Artinya masih ada sekitar 800 tempat ibadah yang belum memiliki UPZ.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan semakin banyak masjid dan musala membentuk UPZ sehingga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dapat dilakukan secara lebih akuntabel serta memberi manfaat bagi masyarakat. (YUN)
