JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sinergi perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin telah dilakukan sang petahana, Ibnu Sina, juga bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di era Baiman I.
Berbagai upaya pun dilakukan, guna tercapainya pembangunan infrastruktur yang merata, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, serta tetap ramah lingkungan. Hal ini pun perlu koordinasi yang baik dari berbagai pihak di Pemerintah Kota Banjarmasin.
Seperti yang dikatakan calon Wali Kota nomor urut 2, Ibnu Sina, bahwa koordinasi mudah diucapkan, namun dalam pelaksanaannya perlu upaya yang luar biasa, agar semua dapat tertata dengan baik.
“Untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan itu, dimulai dari perencanaan. Seperti perencanaan pembangunan melalui program Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Terpadu Banjarmasin (SIMPUN). Selain membuat sistem aplikasi perencanaan kota, aspek pendanaannya tentu juga harus disesuaikan,” urainya.
Lebih lanjut dijelaskannya, dalam setiap tahapan-tahapan perencanaan, dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota, banyak aspirasi yang ditampung, kemudian disinkronisasikan.
Hal ini juga berkaitan dengan adanya keluhan soal galian dan sebagainya. Dan di sinilah menurut Ibnu, peran Dinas PUPR terkait pembangunan utilitas tersebut, agar ruang milik jalur (Rumija) benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Tidak hanya dari sisi Kota Banjarmasin, secara regional, Pulau Kalimantan menurutnya juga harus direncanakan secara baik.
“Sehingga Kota Banjarmasin tidak hanya dipandang sebagai salah satu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga bisa menjadi pintu gerbang bagi ekonomi Pulau Kalimantan,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan calon Wakil Wali Kota Arifin Noor, bahwa koordinasi bukan barang yang mudah, sehingga masing-masing satuan kerja perangkat daerah harus menjalankan tanggung jawab yang diberikan, sesuai tugas pokok dan fungsinya, untuk memajukan Kota Banjarmasin.
“Seperti halnya galian proyek, kegiatan ini tidak dapat diprediksi secara jelas dari kerusakan yang terjadi. Namun apabila sudah menjadi tanggung jawab, harus segera diperbaiki,” ujar mantan Kepala Dinas PUPR Banjarmasin tersebut.
Menurutnya, perhitungan selalu dilakukan dalam suatu perencanaan kegiatan, seperti proyek galian. Contohnya saat ada pihak ketiga yang menginginkan ada suatu fasilitas yang akan ditanam sebagai investasi di Kota Banjarmasin, tentu kata Arifin, hal tersebut perlu didukung, karena akan menunjang sektor perekonomian, dan dikerjakan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Selama menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, dirinya memberikan perlakuan yang sama, dan sistem koordinasi dilakukan secara terukur dan terarah.
“Dimasa era Baiman I, perbaikan pun terus dilakukan Dinas PUPR Banjarmasin melalui tiga inovasi pembangunan, yaitu BATARANG (program penerangan setiap sudut kota), BATAJIR (program kota Banjarmasin bebas banjir), dan TUTUP LUBANG, untuk menambal jalan-jalan yang ada kerusakan,” pungkas Arifin Noor.
Editor : Ahmad MT
