JURNALKALIMANTAN.COM, BANJAR – Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) melalui Satuan Tugas Pelayanan Publik (Satgas Yanlik), melakukan studi tiru ke Kabupaten Banjar, dalam upaya meningkatkan pemberian pelayanan bagi masyarakat, Selasa (06/04/2021).
Wakil Bupati (Wabup) H. Rahmadian Noor, selaku Ketua Satgas Yanlik Batola, mengadakan pertemuan dengan pihak Pemkab Banjar, sebelum melakukan peninjauaan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Barokah.
Rombongan ini diterima Wakil Bupati (Wabup) Banjar, Habib Idrus Al-Habsyie, beserta pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, di Aula Pertemuan Kantor Bupati Banjar.
Wabup Batola menyampaikan, kunjungan ini untuk mempelajari MPP Barokah yang telah berkembang dan sudah mendapatkan persetujuan dari Kemenpan RB, apalagi pelayanannya sudah cukup luas.
Wabup Batola mengakui, pihaknya sebenarnya juga sudah memiliki MPP, namun belum sepenuhnya mendapatkan persetujuan pemerintah pusat.
“Kami sudah melakukan konsultasi ke Kemenpan RB dan telah diberikan beberapa catatan, termasuk disarankan untuk melakukan studi tiru ke daerah yang dinilai telah memenuhi ketentuan,” paparnya.
Wabup Batola melanjutkan, pihaknya juga telah mencanangkan tema kerja pada 2021 ini, sebagai tahun pelayanan publik, karenanya dianggap penting untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan terhadap MPP yang ada, agar keberadaannya bisa dominan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
“Kami mengharapkan dengan kunjungan ini bisa bermanfaat memberikan referensi, agar pembenahan yang dilakukan dapat menyempurnakan berbagai kekurangan yang kami miliki,” tuturnya.
Wabup Banjar, Habib Idrus Al-Habsyie, atas nama Pemkab Banjar, mengucapkan selamat datang kepada rombongan Batola, yang telah berkenan melakukan studi tiru di daerahnya.
“Kami menyambut gembira atas kehadiran bapak ibu sekalian. Semoga kunjungan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.
Saat ini, Pemkab Banjar sedang giat melaksanakan pembangunan untuk terwujudnya Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamais, dengan salah satu misinya “Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kualitas SDM serta Meningkatkan Ekonomi yang Berkualitas Berbasis Kerakyatan.
Menurutnya, MPP merupakan salah satu kegiatan reformasi birokrasi untuk mempercepat pelayanan dan kemudahan, dengan menyatukan semua layanan maupun perizinan dalam satu tempat.
“Di MPP Borakah terdapat 12 instansi dari 11 SKPD, dengan total 213 layanan yang diberikan sejak soft launching 29 Januari 2020 lalu,” sebut Habib.
Ia mengatakan, pelayanan yang diberikan tentunya harus terintegrasi, baik data maupun informasi serta sistem, dan berada dalam satu tempat, agar semuanya bisa selesai dengan cepat. Selain itu tambahnya, harus ditunjang kesiapan SDM yang profesional dan mengerti akan tugas dan fungsi masing-masing, serta ditunjang jaringan teknologi informasi yang mapan.
“Mengingat sebagian besar pengguna layanan MPP 70–80% kaum milenial, dan sisanya para orang tua, sehingga pelayanan ini harus dengan percepatan, yang menjadi keunggulan MPP,” urai habib
“Hal-hal utama yang harus dilakukan, yaitu keamanan, kecepatan, dan keramahtamahan. Karena dengan pola-pola pelayanan seperti itu dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat,” sambungnya.
Habib juga mengutarakan, MPP Barokah memiliki kekhasan tersendiri, karena layanan yang diberikan bersifat syariat, yang madani dan berbasis Islamiah yang baik.
“Secara umum, MPP Barokah sudah cukup baik untuk pelayanannya, namun kami pun tetap perlu inovasi dan pembenahan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, karena membuat sesuatu yang sempurna memerlukan proses,” katanya.
Kunjungan ini ditandai tukar menukar cendera mata, dilanjutkan peninjauan ke lokasi MMP Barokah. (Alibana/AhmadMT)
