JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di ruang rapat Komisi III.
Pada pertemuan itu, Wakil Rakyat meminta agar Dinas PUPR menjaga kualitas pembangunan serta memastikan seluruh proyek rampung tepat waktu.
Ketegasan ini disampaikan menyusul temuan DPRD terhadap sejumlah proyek strategis di Banjarmasin yang dinilai berjalan sangat lamban.
Bahkan, ada proyek yang progres fisiknya baru mencapai 55 persen, padahal waktu pelaksanaan hampir berakhir.
“Ini sudah bentuk pelanggaran kewajiban. Dinas PUPR jangan ragu menindak tegas kontraktor yang lalai. Ini juga harus jadi bahan evaluasi agar tahun depan bisa dilakukan lelang dini,” tegas Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Muhammad Ridho, Rabu (12/11/25).
Pihaknya juga meminta PUPR memperkuat sistem pengawasan di lapangan serta tidak memberi toleransi kepada kontraktor yang tidak menunjukkan progres signifikan.
“Kami pastikan tidak ada proyek yang dibiarkan mandek. Kontraktor harus bekerja profesional. Walaupun sanggup membayar denda tapi tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, lebih baik kontraknya diputus atau bahkan diblacklist,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Banjarmasin, Kartika Eulistarina, mengakui masih ada proyek yang belum menunjukkan hasil maksimal, meskipun tahun anggaran 2025 segera berakhir.
Menurutnya, rata-rata progres fisik proyek baru mencapai sekitar 55 persen, disebabkan rendahnya penyerapan anggaran dan beberapa kendala teknis di lapangan.
“Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan trotoar di kawasan Jalan Lambung Mangkurat,” ungkap Kartika.
Ia menegaskan, pihaknya telah meminta kontraktor mempercepat pekerjaan agar proyek tersebut bisa rampung pada Desember mendatang.
“Kami sudah menegaskan kepada kontraktor agar segera menuntaskan pekerjaan, meskipun masih ada kendala akses jalan masuk ke lokasi,” pungkasnya.
(Hik/Ang)
