JURNALKALIMANTAN.COM, BARITO KUALA – DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021, Rabu (23/03/2021).
Dipimpin Ketua DPRD Saleh dan Wakil Ketua Hj. Arfahz, melalui Wakil Bupati H. Rahmadian Noor, Bupati Hj. Noormiliyani A.S. menyampaikan nota penjelasan LKPj secara sistematis terkait hasil-hasil pembangunan tahun 2021 secara global, maupun hasil-hasil kinerja yang disajikan secara singkat.
Dikatakan, pelaksanaan APBD TA 2021 berlangsung dinamis dan menunjukan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, seiring tingkat perkembangan di masyarakat dan kebijakan makro nasional serta kondisi kemampuan keuangan daerah.
“Hanya saja, sebagaimana daerah lainnya di tahun 2021, Batola dihadapkan situasi sulit adanya pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, berdasarkan struktur APBD Batola TA 2021, kondisi kemampuan keuangan daerah cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan berdasarkan data yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pendapatan daerah di Batola tahun 2021 mencapai Rp1.244.007.198.588,00 dengan realisasi Rp1.282.148.034.284,20 atau 103,07%.
“Arah kebijakan belanja mengacu pada upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program, dan kegiatan sesuai prioritas pembangunan Batola TA 2021 sebesar Rp1.350.689.400.950,00 dengan realisasi Rp1.273.505.771.068,00 atau 94,29%,” bebernya.
Adapun pencapaian penyelenggaraan kinerja Pemkab Batola tahun 2021, diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang terbagi dalam 4 bagian, yakni pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, urusan wajib yang tak berkaitan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan.
Menyangkut pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, menurut wabup, di antaranya yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial dan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, yang berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target yang ditetapkan.
Sedangkan pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dasar, yaitu berhubungan pada bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, serta perpustakaan dan kearsipan yang juga berjalan dengan baik.
Sementara terhadap pelaksanaan urusan pilihan terkait urusan yang diprioritaskan Pemkab Batola dalam upaya pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah, di antaranya perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Pada tahun 2021 kendati terkendala adanya pandemi, sebut wabup, Pemkab Batola telah berhasil memaksimalkan pengembangan potensi dan kekhasan daerah, yang bisa dilihat dari banyaknya program kegiatan yang telah mencapai target.
Terkait unsur penunjang urusan pemerintahan, lanjut mantan Anggota DPRD Batola ini, dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kinerja Pemkab Batola dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, yang pelaksanaannya juga berjalan dengan baik serta sesuai target yang ditentukan.
Indikator keberhasilan lainnya dapat dilihat dari diperolehnya beberapa penghargaan sepanjang tahun 2021, di antaranya penghargaan Kabupaten Layak Anak, Pelayanan KB dari BKKBN Pusat, Indonesia Visionary Leader 2021, Top Pembina BUMD 2021, Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Terbaik, Penyaluran Dana Desa Terbaik 1 Semester 1, meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penghargaan BPJS Ketenagakerjaan, penghargaan Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah TA 2020 dengan capaian WTP 6 kali berturut-turut, dan Peringkat 4 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalsel dengan capaian pencegahan korupsi terintegrasi melalui Monitoring Centre for Prevention KPK sebesar 92,14%
