JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, mengharapkan semua kota yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) dapat meningkatkan mutu pelayanannya dengan memanfaatkan platform digital.
Hal ini disampaikannya di sela-sela peresmian 17 MPP secara serentak di Jakarta, Kamis (7/3) siang. Dari 17 MPP tersebut, salah satunya adalah MPP Baiman milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Kalo bapak punya tim digital yang bagus, langsung lompat ke MPP Digital,” ujar Azwar Annas.
Menurutnya, pengembangan pelayanan publik digital yang terintegrasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terlebih saat ini digitalisasi merupakan sebuah tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang lebih user-friendly.
Ia pun berharap, ke depan, seluruh penyelenggara MPP dapat memanfaatkan platform MPP Digital, sehingga akan menjadi bagian dari pelayanan terintegrasi yang ada dalam Portal Pelayanan Publik.
“Dengan MPP Digital yang telah terintegrasi dengan basis data pemangku layanan, masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mengisikan data secara berulang,” ucap Menteri.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin H. Ibnu Sina, yang berkesempatan hadir, turut mengucap syukur atas peresmian ini.
“Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengikuti peresmian Mall Pelayanan Publik Baiman Banjarmasin bersama-sama 16 MPP lainnya se-Indonesia,” ucapnya.
Ia berharap dinas terkait dapat terus menindaklanjuti arahan Presiden melalui Menpan RB tersebut.
“Semoga MPP kita ini bisa melayani warga dengan sebaik-baiknya, yakni mudah, cepat, kemudian mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, yakni melayani masyarakat dengan baik,” harap Ibnu.
Terlebih menurutnya, Kota Banjarmasin sudah memiliki aplikasi Banjarmasin Pintar, yang sudah terhubung dengan beberapa pelayanan.
“Itu sudah berintegrasi dengan Smart City Banjarmasin, jadi tinggal digabung saja,” tutup Wali Kota.
Adapun 16 MPP lainnya yang diresmikan adalah Kota Medan, Sukabumi, Probolinggo, Tegal, Siak, Seluma, Sarolangun, Bangka, Mesuji, Banjarnegara, Katingan, Lamandau, Sukamara, Gowa, Luwu, dan Wonosobo.
Dengan peresmian tersebut, maka saat ini telah tersedia 192 MPP di seluruh Indonesia.
