JURNALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai kelapa genjah berpotensi menjadi komoditas unggulan hilirisasi di daerah. Komoditas ini dinilai mampu mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan petani.
Kelapa genjah memiliki produktivitas tinggi serta peluang pengembangan produk turunan, seperti minyak kelapa, olahan sabut, hingga produk berorientasi ekspor. Dengan pengelolaan terintegrasi dari hulu ke hilir, komoditas ini diyakini dapat menjadi penopang ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam konsultasi Komisi II DPRD Kalsel bersama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Senin (22/12/2025).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan konsultasi dilakukan untuk mengajukan proposal serta memperoleh dukungan pemerintah pusat terkait pengembangan kelapa genjah entog di Kalimantan Selatan.
“Pemerintah pusat membuka peluang pengembangan kelapa genjah hingga sekitar 25.000 hektare, termasuk konsep hilirisasinya. Kalsel menyatakan kesiapan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, Kalimantan Selatan memiliki potensi lahan yang memadai melalui kerja sama lintas kabupaten/kota. Saat ini, daerah telah menyiapkan sekitar 200 hektare dari potensi lahan 9.000 hektare sebagai tahap awal pengembangan.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, S.E., menegaskan pengembangan kelapa genjah entog perlu diprioritaskan. Ia optimistis ketersediaan lahan di Kalsel mampu melampaui target nasional.
“Kami berharap proposal ini segera ditindaklanjuti agar Kalsel dapat menjadi salah satu sentra kelapa genjah nasional,” katanya.
Ketua Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan RI, Dedy Aminata, mengapresiasi usulan tersebut.
Ia menilai kelapa genjah memiliki nilai strategis untuk mendorong ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja.
Pihaknya memastikan akan mengupayakan dukungan terhadap pengembangan kelapa genjah di Kalimantan Selatan pada 2026 agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rombongan Komisi II DPRD Kalsel dipimpin Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Muh. Alpiya Rakhman serta jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan. (YUN)
